HETANEWS

Revisi UU KPK

Menengok Perjalanan Sikap Jokowi dari Revisi UU Hingga Desakan Penerbitan Perppu KPK
Satu setengah bulan sudah Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan DPR.
UU KPK hasil revisi yang resmi berlaku pada Kamis (17/10) kemarin, sudah dinomori dan dicatat di lembaran negara.
Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana mengatakan, pihaknya resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara...
Massa demonstran yang tergabung ke dalam Badam Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai merangsek maju ke arah Istana Negara.
Polemik eksistensi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik atau bukan diminta dihentikan.
Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi, telah sah berlaku terhitung sejak hari ini.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra yang juga Ketua Badan Legislasi periode lalu, Supratman Andi Agtas menyatakan, bahwa pihaknya telah mengirim kembali revisi UU No.
UU KPK yang baru disahkan akan terbit besok. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat dimintai tanggapannya, namun tidak menjawab.
Presiden Joko Widodo ogah mengomentari soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meragukan UU KPK hasil revisi karena banyak kesalahan di dalamnya.