HETANEWS

Revisi UU KPK

Jokowi soal Pimpinan KPK: Tak Ada Pengembalian Mandat
Presiden Joko Widodo angkat suara terkait pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyerahkan tanggung jawab atau mandat pengelolaan lembaga...
DPR dan pemerintah telah menyepakati melakukan revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya tetap kuat.
Sandiaga Salahuddin Uno mengaku tidak sepakat di salah satu poin revisi UU KPK No 30 tahun 2002 terkait pegawai KPK akan dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan tetap melanjutkan masa tugasnya hingga selesai. Masa bakti pimpinan KPK jilid IV berakhir pada Desember 2019.
Tiga orang pimpinan KPK mengembalikan mandat kepada Presiden Joko Widodo. Sikap tersebut dinilai oleh mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai tindakan tidak dewasa.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Wadah Pegawai di KPK harus dibubarkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Massa aksi pendukung Revisi UU KPK ricuh di depan gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).