HETANEWS.COM

Revisi KUHP

Bau busuk kejar tayang revisi KUHP
Kabar mengenai rencana DPR melanjutkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diketahui Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Sultan...
Badan legislasi (Baleg) DPR memastikan pembahasan Revisi UU KUHP dilanjutkan di periode 2019-2024 dan masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
Demo yang ditujukan untuk DPR menolak RKUHP dan RUU KPK berakhir ricuh dengan terdengar ledakan beruntun dari bawah flyover Slipi, Senin (309/9/2019) malam.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo akan mengakhiri masa jabatannya pada Senin ini (30/9/2019).
Puluhan pelajar dari berbagai sekolah SMK di Kota Serang diamankan pihak kepolisian saat hendak berangkat ke DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat untuk bergabung dengan massa...
Masa kerja pemerintahan Jokowi-JK dan anggota DPR periode 2014-2019 segera berakhir. Di akhir masa kerja mereka, sejumlah undang-undang direvisi.
Presiden Joko Widodo meminta Menkum HAM Yasonna Laoly dan DPR menunda pengesahan RKUHP.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penundaan tersebut sebagai respons penolakan masyarakat.
Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial mendesak agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.
DPR telah menyetujui bersama pemerintah untuk mengesahkan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!