Para guru honorer non-K2 pontang-panting mencari dukungan agar nomor induk pegawai (NIP) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap pertama segera diterbitkan.
guru honorer
Presiden Jokowi menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas di periode kedua pemerintahannya.
Para guru nonkategori terus mengetuk hati Presiden Joko Widodo agar mau mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Dukungan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK35+) agar diangkat menjadi PNS tanpa tes, melalui payung hukum Keputusan Presiden...
Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki setuju dengan tuntutan guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori yang berusia di atas 35 tahun, agar Presiden Jokowi...
Ketum DPP Forum Honorer Non-K2 Indonesia Keluarga Besar Komunitas Pena Emas Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (Komnas PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan, sejak...
Ratusan guru honorer berunjuk rasa di halaman Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (25/2/2020).
Mulai tahun ini, pemerintah mengubah skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Wakil Sekjen (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim mengatakan, kebijakan baru penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) memberikan angin...
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti kebijakan penambahan batas atas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji guru honorer...
