Simalungun, hetanews.com -  "Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas kejadian Opreasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Pemkab Simalungun," ucap Bupati Simalungun JR Saragih, Kamis (6/7/2017).

Ini disampaikannya menanggapi terjadinya OTT oleh pihak Kepolisian di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Simalungun beberapa hari lalu. JR Saragih menilai kejadian itu merupakan di luar kontrol dirinya sebagai pimpinan di Kabupaten Simalungun.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan Kepolisian yang melakukan tugasnya dengan baik. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua," paparnya.

JR Saragih mengaku kejadian ini tentunya mencoreng nama baik Kabupaten Simalungun, terlebih terjadi saat hari pertama bekerja.

"Biarlah Kepolisian maupun penyidik bekerja dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sekali lagi saya atas nama Pemkab Simalungun meminta maaf apalagi ini merupakan di luar batas kemampuan saya,” paparnya.

Atas kejadian itu, justru membuat JR Saragih semakin tegas terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Simalungun. Dirinya pun tidak main-main untuk mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang bekerja melanggar aturan.

"Saya tidak mau semua bekerja dengan sesuka hati karena semua ada aturannya. Dengan kejadian ini, tentunya ada tindakan tegas buat mereka yang melakukan kesalahan," paparnya.

Dia juga menegaskan, sebagai kepala daerah harus bertindak tegas dan akan bekerjasama dengan Inspektorat Simalungun serta BKPPD untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh PNS Dinkes.

JR Saragih menambahkan, dengan kejadian tersebut membuat dirinya harus mengeluarkan surat penyelidikan. Karena dirinya menjadi bagian dari penanggung jawab, sehingga harus diperiksa secara detail dan menyeluruh.

"Di Pemkab Simalungun ada Inspektorat, maka saya harus memeriksa seluruh PNS Dinkes dan jika terbukti maka sanksi tegasnya adalah diberhentikan," tambahnya.

Dirinya berharap, dengan kejadian tersebut tidak ada lagi seluruh PNS yang melakukan tindakan hal serupa. Walaupun buatnya tidak ada manusia yang sempurna dalam menjalankan kehidupan.

"Saya juga meminta kepada Kepolisian untuk melakukan tindakan hukuman yang sama baik untuk penerima maupun pemberi, sehingga tidak ada sifatnya kebal hukum," paparnya.

JR Saragih juga menuturkan, dirinya terpaksa menonaktifkan Dinkes Simalungun. Selain itu, pria bernama lengkap Jopinus Ramli Saragih ini memberikan sanksi tegas kepada dinas terkait. Hal ini dimaksudkan agar dinas tersebut bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat bukan untuk mementingkan diri sendiri.

Tak itu saja, JR Saragih mengatakan, sudah memberhentikan Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Kesehatan. Ini agar proses penyelidikan di Pemkab Simalungun bisa berjalan dengan baik. "Saya akan periksa semua di Dinkes. Bila terbukti bersalah maka saya tidak segan-segan akan melimpahkan kepada yang berwajib untuk diproses," paparnya.

Namun JR Saragih menegaskan agar seluruh puskesmas maupun pelayanan kesehatan di Kabupaten Simalungun tetap berjalan seperti biasanya. "Pelaksanaan nonaktif sifatnya untuk mengetahui kebenaran di Dinkes. Untuk yang lainnya tetap berjalan seperti biasanya tak terkecuali Puskesmas maupun pelayanan kesehatan lainnya," tutup JR Saragih.