Siantar, hetanews.com - Tindakan ala Koboi yang diduga dilakukan Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan tentang penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) pasangan suami istri (pasutri) berinisial AS dan DM disoal.

Minten Saragih, orang tua dari pasutri menilai penetapan DPO tak melalui prosedur.

Kepada sejumlah awak media, Minten didampingi penasehat hukum, Sepriandison Saragih mengatakan, tegas status DPO atas kasus narkoba itu tak sesuai aturan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kapolri Nomor 12/2009 tentang pengawasan, pengendalian penanganan pidana di lingkungan Polri.

"Pasal 139 mengenai DPO jelas diatur untuk menetapkan status DPO seseorang penyidik harus menyampaikan 3 kali surat pemanggilan. Pertama, kedua dan ketiga tidak ketemu orangnya baru dibuat jadi DPO," ungkap Sepriandi.

Penyematan status DPO kepada AS yang merupakan putra kandung Minten Saragih dan D boru M sebagai menantunya, Polres Simalungun menurutnya terlalu cepat dan terkesan gegabah. Yang pasti, pihaknya merasa keberatan dengan tindakan Kapolres yang disebut seperti bergaya koboi.

"Ini kan perkara hukum. Ada azas praduga tak bersalah. Kapolres jangan macam mau main koboi-koboian," bebernya.

Sepriandi juga mengherankan sikap Kapolres Simalungun mengaitkan nama Minten Saragih yang merupakan Ketua DPC Partuha Maujana Simalungun atas dugaan kasus narkoba tersebut. Apalagi, menurutnya Arifin sudah berkeluarga dan jelas sudah lepas tanggungjawab dari orangtuanya.

"Kenapa lah dikait-kaitkan Pak Minten sebagai orang tua dengan Arifin Saragih. Ini kan pencemaran nama baik mengingat Minten tokoh masyarakat (Ketua DPC Partuha Maujana Simalungun) dan sementara Arifin juga kan belum terbukti sebagai bandar dan belum dipidana," kata Sepriandi.

Sementara itu, Minten Saragih menyesalkan dan tersinggung dengan sejumlah pemberitaan terkait penetapan Daftar Pencari Orang (DPO) terhadap AS dan DM. Kekecewaan itu disampaikannya melalui siaran pers di samping kantor PP 59, Kecamatan Siantar Barat, Rabu (21/6/2017).

"Saya malu mendengarnya. Jelas saya kecewa dengan sikap Polres Simalungun yang dengan mudahnya menetapkan status bandar terhadap Arifin dan menetapkan status DPO ke menantu saya," ujarnya.

Dia menegaskan tak ada niat menghalangi upaya kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan maupun tindak pidana lainnya. Namun dia menegaskan, tata cara dalam pemberantasan ada diatur.

"Niat untuk itu (menghalangi) tidak ada. Silahkan aparat bekerja, apalagi kasus narkoba memang musuh negara. Tapi kita harus ingat, menjalankan semua itu ada aturan mainnya bukan asal-asalan. Yang menyatakan seseorang bersalah hak pengadilan, bukan Kapolres," himbaunya.