HETANEWS

Hakim Larang Pengacara Posbakum Beracara di PN Simalungun, Humas Bilang Bisa

Surat Kuasa Khusus Reni Sitohang dkk. (foto : BT)

Simalungun, hetanews.com - Keterangan hakim Julius Panjaitan sangat berbeda dengan keterangan Humas Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Justiar Ronal Napitupulu tentang kegiatan beracara advokat Posbakum (Pos Bantuan Hukum).

Perbedaan ini terungkap ketika Reni Sitohang yang merupakan pengacara Posbakum PN Simalungun mendapat Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk mendampingi terdakwa Tiop Heriono Sinaga yang dituduh menggelapkan uang sekira Rp 11.540.000.

Bahkan selain mendapat SKK, Reni bersama 4 rekannya yakni, Arpin Siagian, Reinhard Sinaga, Halason Sihombing dan Ewin Purba dinilai sudah memenuhi syarat menjadi penasehat hukum dari LBH-Perjuangan keadilan, dengan melampirkan surat miskin terdakwa.

Pada sidang Senin (12/6/2017) Julius didampingi dua hakim anggota lainnya mencecar Reni yang duduk di kursi penasehat hukum. Sementara hadir sebagai penuntut umum, Indri Wirdia Efendy.

"Anda sebagai pengacara Posbakum harus tahu tugasnya, Posbakum memberikan pendampingan atau pelayanan hukum secara gratis, bukan SKK. Kalau Posbakum ya Posbakum, kalau SKK ya jangan di sini dan kalau piket tidak bersidang, semua ada tugasnya. Jangan semua dikuasai," tukas Julius.

Baca juga: Hakim 'Usir' Pengacara Posbakum dari Ruang Sidang

"Kita sudah membicarakan ini dalam rapat, berbeda tugas Posbakum dan Piket Simalungun. Karena piket dibayar berdasarkan dana DIPA, sedangkan Posbakum dari Menkumham. "Jadi anda jangan cari-cari klien di sini," tambahnya.

Dihubungi terpisah, Humas PN Simalungun Justiar Ronal Napitupulu semula membantah adanya penolakan oleh hakim sidang terhadap terdakwa Tiop Heriono Sinaga untuk didampingi penasehat hukum. Sesuai penuturan Julius, Justiar menyatakan terdakwa sendiri yang meminta agar tak didampingi pensehat hukum.

"Saya sudah konfirmasi sama beliau (Julius Panjaitan), bahwa tidak ada penolakan didampingi penasehat hukum, tetapi beliau menjelaskan kalau penasehat dari Posbakum khusus untuk klien yang tidak mampu dan ditunjuk oleh majelis dan bukan yang diberi kuasa khusus langsung oleh terdakwa. dan ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak menunjuk penasehat hukum yang baru dan mau menghadap sendiri di persidangan," paparnya.

Reni Sitohang (kanan) saat berada didalam ruang sidang yang dipimpin Julius Panjaitan. (foto: Ayu)

Namun saat disinggung soal kegiatan beracara Reni dkk beracara di luar Posbakum, Justiar mengaku hal itu bisa saja. "Apakah bisa orang Posbakum bisa beracara aku kan gak tau aturannya sebenarnya, tapi aku rasa sepanjang advokat bisa-bisa aja," tegasnya.

Dikutip dari berbagai sumber, kegiatan beracara advokat tertuang dalam pasal 54 KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi, apabila seseorang ingin beracara di pengadilan pidana untuk dirinya sendiri, hal ini dapat dilakukan. Akan tetapi, ia dapat juga -- apabila ia inginkan -- menunjuk penasehat hukum untuk membela dirinya.

Pengecualian dari kebolehan beracara untuk diri sendiri seperti diatur dalam pasal 54 di atas adalah apabila dakwaan yang dikenakan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih (pasal 56 KUHAP). Dalam hal ini, tersangka atau terdakwa WAJIB didampingi oleh penasehat hukum.

Selanjutnya, untuk penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa, haruslah memenuhi ketentuan dalam undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Merujuk pada pasal 1 angka 13 KUHAP, penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dari rumusan pasal tersebut jelas bahwa jika seseorang ingin menjadi penasehat hukum sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP, haruslah merupakan advokat.

Penulis: bt. Editor: abn.