Medan, hetanews.com - Lambannya sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus suap interpelasi dan sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terindikasi melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum, terus menjadi sorotan dari elemen masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Penyalur Aspirasi Masyarakat (LSM Gepama) Sumut yang sejak awal fokus mengikuti perkembangan kasus itu, terang-terangan menyatakan kedua lembaga penegak hukum tersebut telah berlaku tidak adil dalam bersikap.

"Bayangkan, sudah menjadi rahasia umum kalau kasus suap interpelasi melibatkan seluruh anggota DPRD periode 2009-2014 yang berjumlah 100 orang dan sebagian besar di masa bakti 2014-2019. Faktanya, sudah lebih dari 2 tahun kasus ini bergulir, cuma 12 wakil rakyat saja yang dihukum," kata Sekjen Gepama, Sumut, A Abdi, Sabtu (10/6/207).

Sejauh ini hanya mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho dan mantan Kepala Kesbang Pollinmas Eddy Sofyan yang menjadi terpidana, meski fakta persidangan telah membuktikan sejumlah anggota dewan yang saat ini masih menjabat terlibat.

"Sama juga sudah menjadi rahasia umum sesuai hasil sidang bahwa salah satu penerima aliran dana Bansos itu adalah Aduhot Simamora, dari Fraksi Hanura. Ironisnya, bukannya ditindak secara hukum, tapi yang bersangkutan masalah dinobatkan naik status menjadi wakil ketua DPRD Sumut menggantikan terpidana Zulkifli Siregar rekan separtainya yang kini ditahan KPK dalam kasua suap interpelasi," ujarnya.

Padahal, juga menilik dari fakta sidang atas terpidana Gatot dan Eddy, dana bantua sosial (bansos) sebesar Rp 400 juta mengalir kepadanya untuk kepentingan pribadi dan diketahui dana itu dikelola isterinya sendiri bernama Eva Sihite.

"Semua sudah jelas siapa yang terlibat dalam kasus ini, termasuk soal keterlibatan Aduhot. Karena itu kami mewakili masyarakat meminta Kejaksaan jangan main mata dengan mafia bansos. Siapa yang terlibat dengan Bansos harus ditetapkan menjadi tersangka. Termasuk anggota DPRDSU seperti Aduhot Simamora yang menjadikan isterinya sebagai penerima bansos harus diusut tuntas," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, kucuran bansos yang diduga mengalir ke Aduhot informasinya digunakan untuk pembangunan sekolah PAUD yang berada di eks PTPN2. Padahal, bangunan permanen yang berdiri di Dusun II, Gang Bandrek, Kecamatan Patumbak, Deliserdang itu sudah ada sejak awal. 

Sedangkan lahannya diperoleh dengan mengatasnamakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (LPKBM) PAUD/TK Arga Putra. Aliran dana bansos tahun 2011 itu disebutkan senilai Rp 400 untuk pembangunan PAUD.