HETANEWS

Alamak!! Lonjakan Harga Raskin di Simalungun Dikeluhkan Warga

Simalungun, hetanews.com - Tujuan program beras miskin (raskin) atau beras sejahtera (rastra) salah satunya untuk mengurangi atau meminimalisir pengeluaran rumah tangga.

Sasarannya adalah memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program raskin untuk membantu masyarakat yang tidak mampu mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala.

Dari informasi yang dihimpun, ternyata warga yang berhak mendapatkan raskin mengalami keluhan atas harga yang dikeluarkan oleh pemerintah tingkat Nagori maupun Kelurahan di Kabupaten Simalungun. Harga per karungnya melebihi dari harga yang sudah ditetapkan. Seperti yang terjadi di Nagori Janggirleto, Kabupaten Simalungun.

Pendistribusian raskin yang dilakukan oleh pemerintahan nagori atau kelurahan di Kabupaten Simalungun terkesan semena-mena. Harga raskin yang dipatok kisaran Rp 30-40 ribu per karung (10 kg).

Hal itu tidak sesuai dengan pembayaran HTR (Harga Tembus Beras Raskin) kepada pelaksanaan distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600 per kilogram (harga net).

Hal ini disampaikan Advokat Reinhard Martinus Sinaga. Menurut Reinhard, bahwa Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin telah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).

Dan beras raskin yang disalurkan ke titik distribusi, yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Bulog dengan Pemko dan Pemkab.

Menurutnya, tindakan oknum Kepala Desa/Pangulu di Simalungun yang diduga melakukan pendistribusian raskin dan menentukan harga semena-mena, mulai di atas harga Rp 25 ribu per karung (10 kg) sampai Rp 35 ribu, agar jangan dibiarkan begitu saja.

Reinhard menyarankan kepada Pemkab Simalungun harus sesegera mungkin mengkontrol dan menyikapi oknum Pangulu yang terlibat melakukan penyaluran atau distribusi raskin di luar dari harga yang ditentukan.

“Pangulu bukan jualan dengan membuat harga semena-mena. Tugas Pangulu itu adalah penyaluran bukan jualan," jelasnya saat ditemui di Jalan WR Supratman Kota Siantar. 

Reinhard juga menilai, tindakan oknum Pangulu yang melakukan penekanan terhadap harga raskin telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Penulis: gee. Editor: abn.