Siantar, hetanews.com - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPh) Wali Kota Siantar tahun anggaran 2016 di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Siantar, Rabu (7/6/2017) dinilai amburadul.

LKPj Wali Kota Siantar tahun 2016 tersebut dinilai DPRD disusun oleh pihak Pemko Siantar dengan tidak teliti dan amburadul, sehingga banyak terjadi ketidak sinkronan antara laporan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan yang di buku LKPj yang membuat seorang anggota Pansus, Frans Bungaran Sitanggang, keluar dari ruang rapat.

Saat rapat pansus tersebut, hadir beberapa pimpinan dan pegawai dari SKPD yakni Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) serta Satpol PP Kota Siantar.

Ketua Pansus, Rini Silalahi yang sempat menskors rapat dan memutuskan membahas LKPj yang amburadul tersebut kemudian menanyakan kepada Pj Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem), Junaedi Sitanggang apa penyebab tidak sinkronnya isi LKPj tersebut dengan laporan dari SKPD.

"Kenapa ini bisa terjadi karena tidak ada sinkronnya laporan dari dinas ke LKPj. Harus hati-hati menyusun. Karena, bukan hanya di Lingkungan Hidup ini saja terjadi. Tapi sudah berulang-ulang. Kemarin, dari Dinas Kesehatan juga begini. Ada yang tak sinkron antara laporan SKPD sama LKPh," tanyanya.

Baca juga: LKPj Siantar Amburadul, Frans Bungaran WO

Bahkan, Rini Silalahi seakan menduga ada tindak kesengajaan dari Tapem yang menyusun LKPj itu dengan dugaan niatan ingin menjebak Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Siantar, Hefriansyah yang menanda tangani LKPj tersebut.

"Atau ada niat di pikiran untuk menjebak Wali Kota karena tanda tangannya di sini? Lingkungan Hidup kami berhentikan sementara. Tolong koordinasikan dengan penyusun (LKPj) dan kami jadwalkan untuk DLH. Kami tidak akan membatalkan Pansus ini. Apapun kekurangannya, perbaiki. Karena, ini nanti yang kami dari Pansus rekomendasikan," kata Rini.

Junaedi Sitanggang yang ikut menyusun LKPj tersebut menjawab, bahwa LKPj yang disusun itu adalah cakupan dan rangkuman dari seluruh SKPD di Kota Siantar. "Itu sesuai apa yang diberikan SKPD yang kami rangkum," tuturnya.

Rini Silalahi kemudian memberikan saran kepada Junaedi agar koordinasi dengan para SKPD dan memeriksa kembali hasil rangkuman mereka. Ia melanjutkan, mereka dari Pansus DPRD tidak akan membatalkan pembahasan LKPj tersebut.

"Coba koordinasi dan periksa kembali. Tolong koreksi. Kami tidak mau Pansus ini memberhentikan karena kecerobohan. Sudah banyak kejanggalan. Tolong periksa kembali," saran Rini.