HETANEWS

Revisi Perda RTRW, Apakah Mengakomodir Kepentingan Masyarakat?

Ilustrasi. (Redesign Hetanews)

Siantar, hetanews.com - Pemko Siantar dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) tengah mempersiapkan rancangan Revisi Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Tahun 2013-2032.

Dalam perjalanannya, revisi Perda RTRW tersebut menuai berbagai polemik.

Pada saat BP3D menggelar Konstelasi Publik beberapa waktu lalu, Anggota DPRD Kota Siantar mempertanyakaan dasar Revisi Perda RTRW tersebut.

Namun saat itu, Midian Sianturi selaku Kepala BP3D menerangkan, revisi Perda RTRW dikarenakan adanya Program Strategis Nasional Danau Toba yang terkena dampak pada Kota Siantar. 

Baca juga: Pertanyaannya Tak Mampu Dijawab Midian Sianturi, Asrida: Tak Gunanya Itu

Sebaliknya, rencana revisi Perda RTRW ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Seperti yang dilakuan oleh SRIPERA (Serikat Pengembang Perumahan Rakyat) Siantar-Simalungun. Kelompok yang diketuai oleh Horas Sianturi ini mengaku, para pengembang sebetulnya sudah dari 3 tahun lalu, kesulitan menghadapi produk Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW. Oleh karena itu, pihaknya menyambut program Pemerintah Pusat itu.

Revisi Perda RTRW yang sedang dirancang Pemko Siantar itu, ternyata mencuri perhatian publik. Pasalnya, Perda Nomor 1 Tahun 2013 yang akan direvisi sampai sekarang masih tumpang tindih. Maka dari itu, tidak jarang ditemui pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyalahi aturan atau lahan pertanian semakin berkurang.

"Di Siantar masih ada pemukiman atau bangunan yang bertempat di DAS. Lain lagi, lahan pertanian sebelumnya, sudah menjadi perumahan penduduk. Kenapa itu tidak ditindak," ketus salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi USI Roberto Purba, Sabtu (3/6/2017).

Sikap DPRD Siantar yang seolah-olah menolak dilakukannya revisi Perda dan Pemko Siantar yang sibuk melakukan revisi, seakan menyampingkan persoalan yang sudah lama terjadi. 

Baca juga: Sripera: Buat Perda RTRW, Pemerintah Harus Kroscek ke Lapangan

"Itu bangunan pengusaha atau pemukiman bahkan perumahan di kawasan pertanian kenapa tidak disoroti DPRD dan Pemko sendiri, kok baru sekarang tiba-tiba dikritik," ucap mahasiswa tingkat akhir ini menambahkan.

Terpisah, Reinhard Martinus Sinaga Praktisi Hukum yang dimintai tanggapannya mengatakan, leraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hal ini dinilai menuai kontradiksi dengan aturan yang sudah ada di Kota Siantar. Dan, dipertanyakan lagi, apakah revisi Perda menjadi kepentingan pihak pengembang atau semakin memperumit persoalan yang sudah ada. 

"Apakah kepentingan revisi tersebut dapat mengakomodir kepentingan masyarakat? Kalau revisi tersebut lebih dominan menguntungkan pemerintah atau pengembang, bagaimana dengan masyarakat?" ujarnya penuh tanya.

Penulis: gee. Editor: abn.