HETANEWS

Sesuai Peraturan Menteri ATR, Revisi RTRW Kota Siantar harus Diulang

Kepala BP3D Kota Siantar, Midian Sianturi. (foto : Ndo)

Siantar, hetanews.com - Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW pada ayat (1) menegaskan, tahapan peninjauan kembali dilakukan paling lama 1 tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan penetapan pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW.

Dan pada ayat (2) ditegaskan, dalam hal peninjauan kembali melampaui jangka waktu 1 tahun, peninjauan kembali dihentikan dan pelaksanaannya diulang.

Menanggapi ini, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kota Siantar, Midian Sianturi menyebutkan bahwa proses revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Siantar Nomor 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah dilakukan sejak tahun lalu.

Yang mana, dalam Permen ATR tersebut, berarti revisi RTRW Kota Siantar yang sudah dilakukan sejak tahun lalu prosesnya, harus dihentikan dan diulang dari awal.

“Revisi ini sudah sejak tahun lalu dan sudah memasuki tahapan ke 5 dari 18 tahapan. Panjang ini prosedurnya. Belum tentu tahun ini bisa selesai. Jadi gak kita lompati tahapannya, kita ikuti. Kita sudah memasuki tahapan kelima, konstelasi publik,” kata Midian, Senin (29/5/2017).

Revisi tersebut, dikatakannya untuk menyikapi pembangunan nasional untuk kawasan Danau Toba yang bersentuhan untuk Kota Siantar seperti pembangunan Jalan Tol dan perlintasan kereta api.

Menurutnya, pembangunan tersebut bukan hanya wacana yang mana sudah dalam tingkat pembahasan di tingkat pusat walaupun belum diputuskan.

Menanggapi Permen ATR tersebut, Midian menerangkan, apabila ada nanti peraturan yang baru, pihaknya akan mensinkronkannya dengan Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

“Artinya kita akan sinkronkan Permen tersebut dengan UU Nomor 26 dan PP Nomor 15. Kita akan berkoordinasi dengan Permprovsu (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara). Kalau dibilang distop, ya kita stop,” tutupnya.

Penulis: ndo. Editor: aan.