HETANEWS.COM

Dispar Siantar dan Perijinan Kongkalikong, Nama Pemohon Bazar Diganti

Siantar, hetanews.com - Unsur pemaksaan sepertinya terjadi dalam memuluskan pelaksanaan bazar di pelataran Gedung Olahraga (GOR) Jalan Merdeka, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur.

Pasalnya terjadi kongkalikong antara Dinas Pariwisata (Dispar) sebagai pihak yang mengeluarkan rekomendasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Siantar.

Ini terbukti dengan berubahnya nama pemohon pengelola bazar. Sebelumnya pemohon merupakan oknum aparat penegak hukum inisial RH. Namun kini pemohon berganti atas nama Muksin merupakan warga sipil.

Adanya kompromi antara Dispar dengan DPM-PTSP Siantar ini tampak, karena awalnya Fatimah menyatakan jika TNI dan Polri tidak dilarang menggunakan pelataran GOR untuk bazar.

Baca: Fatimah Siregar: Tak Dilarang TNI dan Polri Gunakan Pelataran GOR untuk Bazar, Mardiana Sebut Tidak Boleh

Namun DPM-PTSP Siantar menolak untuk mengeluarkan ijinnya, karena pihak pemohon sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Dispar merupakan oknum aparat.

Baca: Rekomendasi Dispar Sebut Pemohon Oknum Aparat, DPM-PTSP Tak Keluarkan Izin Bazar

Terjadi ‘persekongkolan’ antara kedua dinas itu, karena secara tiba-tiba, Jumat (26/5/2017) nama pemohon berubah menjadi Muksin yang diketahui sudah sering melaksanakan bazar di Lapangan Adam Malik dan GOR yang merupakan asset dikelola Dispar.

Hal ini jelas menjadi pertanyaan prosedur permohonan pelaksanaan bazar di Siantar tidak transparan serta buruknya lintas koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Siantar.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Perijinan dan Non Perijinan Mardiana, awalnya pemohon mengajukan permohonan ke Dispar. Berikutnya Dispar melakukan pengechkan atas hari, tanggal dan tempat yang dimohonkan itu terpakai atau tidak pada saat pelaksanaan bazaar. Ini termasuk mengecek nama pemohon.

“Selanjutnya diterbitkan lah rekomendasi oleh Dispar. Pemohon lalu membayarkan retribusi ke kas daerah yang langsung dilakukan melalui bank. Lalu mereka (pemohon) mengajukan permohonan ke kita dengan persyaratan ada rekomendasi dari Dispar dan bukti seteroan. Setelah kita cek semuanya lengkap maka diterbitkan ijinnya,” jelas Mardiana, Jumat (26/5/2017).

Disinggung mengapa awalnya DPM-PTSP menolak permohonan padahal telah mendapatkan rekomendasi Dispar dan membayarkan retribusi, Mardiana menyebutkan, karena pemohon adalah aparat, Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, jika anggota TNI aktif tidak boleh melakukan bisnis.

Mardiana menuturkan, akhirnya pemohon berganti nama dan kemudian mengajukan permohonan kembali ke Dispar dengan nama warga sipil. “Itu sudah diganti jadi nama warga sipil, jadi bisa kita keluarkan ijinnya,” ucap Mardiana.

Ditanya apakah hal tersebut tidak menyalahi aturan, sebab sebelumnya ketika memakai nama oknum aparat ketika retribusi sudah dibayarkan, justru Mardiana menyebutkan tidak menyalahi, asalkan kegiatan yang dilakukan tetap sama.

“Yang jadi masalah kalau tidak diganti, karena retribusi sudah dibayar. Harusnya kan itu yang dicek sebenarnya, karena atas nama siapa pun bisa bayar retribusin asalkan kegiatannya sama,” sebut perempuan yang sempat dijuluki gelar ‘Bunda Perijinan’ itu.

Penulis: tom. Editor: aan.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengaktivasi langganan!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengaktivasi langganan!