HETANEWS

Berkas perkara rampung, Patrialis Akbar siap disidangkan

Patrialis Akbar ditahan KPK. ©2017 Merdeka.com/muhammad luthfi rahman

hetanews.com-Perkara terduga penerima suap uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 soal peternakan dan kesehatan hewan, Patrialis Akbar memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melimpahkan seluruh berkas dan tersangka ke jaksa penuntut umum KPK.

Selain Patrialis, berkas perkara milik Kamaluddin, perantara suap antara Patrialis dengan penyuap, Basuki Hariman, juga dilimpahkan ke penuntut umum.

"Benar, untuk dua orang tersangka dalam kasus indikasi suap terhadap Hakim MK terkait perkara judicial review hari ini direncanakan dilakukan pelimpahan tahap 2," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (23/5).

"Penyidik akan menyerahkan tersangka dan berkas ke penuntutan," imbuhnya.

Dikonfirmasi secara terpisah seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Patrialis Akbar mengaku siap menghadapi persidangan perdananya.

"Insya Allah siap apapun yang terjadi hadapi saja," ujar Patrialis.

Sedangkan berkas perkara penyuap Patrialis, Basuki Hariman dan NG Fenny sudah terlebih dahulu dilimpahkan.

Untuk diketahui, Patrialis Akbar ditangkap oleh penyidik KPK bersama wanita di Grand Indonesia, Rabu (26/1). Penangkapan dilakukan atas dugaan penerimaan suap dari Basuki Hariman, terkait pengajuan judicial review atau uji materi undang undang Nomor 41 Tahun 2014.

Patrialis diduga sudah menerima USD 20.000 dan 200.000 dolar Singapura Pemberian tersebut merupakan pemberian ketiga. Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, KPK meningkatkan status kasus ini ke penyidikan dengan penetapan 4 tersangka yakni PAK dan KM diduga sebagai penerima disangkakan pasal 12c atau pasal 11 UU nomor 31/1999 sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1.

Sedangkan BHR dan NJF diduga sebagai pemberi disangkakan pasal 6 ayat 1, pasal 13 UU nomor 31/1999 seperti diubah UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

sumber: merdeka.com

Editor: edo.