HETANEWS.COM

Pertanyaannya Tak Mampu Dijawab Midian Sianturi, Asrida: Tak Gunanya Itu

Asrida Sitohang ketika keluar dari ruangan acara konstelasi publik. (foto : Ndo)

Siantar, hetanews.com - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) menggelar konstelasi publik mengenai revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kota Siantar, Selasa (23/5/2017) pagi.

Konstelasi publik di ruangan aula BP3D Siantar ini dihadiri oleh pihak BPN Siantar, Kejari Siantar, DPRD Siantar, Polres Siantar, narasumber yakni Robert Tua Siregar, Direktur Pasca Sarjana USI, Desi Piliang, akademisi dari ITM, Camat dan Lurah serta perwakilan dari masyarakat di Kota Siantar.

Namun, konstelasi publik ini mendapat kritikan dan semprotan dari anggota DPRD Siantar, Asrida Sitohang. Karena, baik pihak BP3D maupun narasumber yang dihadirkan, tidak bisa menjawab pertanyaan Asrida yaitu apa dasar atau alasan utama Pemko Siantar melakukan revisi Perda RTRW.

"Apa alasan signifikan sehingga dilakukan revisi Perda RTRW ini? Saya rasa ini untuk kepentingan dari pengembang untuk pemecahan sertifikat (dari BPN)," tanya Asrida.

Kepala BP3D Siantar, Midian Sianturi didampingi Kabidnya, Nalpius Surbakti berulang kali menjawab pertanyaan Asrida dengan dalih bahwa revisi Perda RTRW tersebut dikarenakan adanya program strategis nasional Danau Toba yang terkena dampak pada Kota Siantar seperti pembangunan jalan tol Tebingtinggi-Parapat maupun perlintasan kereta api sampai ke Parapat.

Mendengar alasan tersebut yang dinilainya bukan alasan signifikan, Asrida kemudian menanyakan, apabila memang ada rencana pembangunan jalan tol ataupun perlintasan kereta api, ia meminta bukti konkrit daerah mana saja di Siantar yang dilintasi tersebut.

"Di kelurahan mana, di kecamatan mana jalan tol itu. Di mana titiknya. Karena, kita bicara revisi RTRW ini, diatur dalam Undang-Undang (UU) Penataan Ruang. Jangan asal-asalan. Dalam UU itu juga ada bicara tentang pidana," tanya Asrida lagi.

Midian Sianturi kemudian menjawab bahwa lokasi yang dilintasi yakni Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Sitalasari. Namun, titik lebih rinci tak ia sebutkan dengan alasan banyak nanti yang membeli tanah di titik tersebut.

Mengenai pembangunan jalan tol maupun perlintasan kereta api, Asrida meminta bukti konkrit dari Midian bahwa pembangunan tersebut bukan hanya sebatas wacana saja sehingga dimanfaatkan sebagai alasan untuk revisi RTRW.

Kabid di BP3D, Nalpus Surbakti pun menanggapi dengan apa adanya. Tidak menjawab pertanyaan dari Asrida namun hanya mengatakan pertanyaan dari Asrida itu sebagai bahan masukan untuk revisi Perda RTRW Kota Siantar.

Tak mendapat jawaban yang puas, Asrida Sitohang bersama Hj Frida Damanik memilih keluar dari ruangan dan tidak ikut melanjutkan konstelasi publik tersebut karena dinilai tidak ada gunanya dan sarat kepentingan.

"Gak ada gunanya itu (konstelasi publik)," kata Asrida kepada beberapa wartawan.

Penulis: ndo. Editor: abn.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!