HETANEWS

Lima Anggota DPRD Simalungun Belum Serahkan LPJ Reses

(Plt) Sekretariat Dewan (Sekwan), Jontalidin Purba. (foto : Zai)

Simalungun, hetanews.com - Dari 50 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun, lima (5) orang lainnya belum menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) reses yang dilakukan tahun 2017.

Hal itu disampaikan pelaksana tugas (Plt) Sekretariat Dewan (Sekwan), Jontalidin Purba dari seberang telepon seluler miliknya, Rabu (17/5/2017) sekira pukul 16.26 WIB tak menyebut identitas ke 5 dewan dimaksud.

"Dari hasil pelaporan masing masing staf komisi, yang telah menyerahkan LPJ reses ada 80 persen atau sekira 45 orang. Sisanya ada 5 orang yang belum. Tapi LPJ ke 5 orang itu sudah ada pada staf," ujar Jontalidin.

Menurutnya, sesuai pelaporan staf masing masing komisi, ke 50 orang dewan yang ada di DPRD Simalungun melaksanakan kegiatan reses. Sudah termasuk anggota DPRD bernama, Tombak Alfred Siagian.

"Semuanya melaksanakan, termasuk saudara Tombak Alfred Siagian. Itu di sampaikan masing masing staf fraksi. Kalau dimana beliau melaksanakan kegiatan reses, besoklah dijelaskan setelah melihat LPJ nya," ujarnya.

Sebelumnya Jontalidin menerangkan, untuk mengetahui benar tidaknya anggota DPRD melakukan reses setelah DPRD melaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Miris, Bamus belum terlaksana, Sekwan ini sudah dapat menerangkannya.

Dikatakan juga, setiap anggota DPRD Kabupaten Simalungun melakukan reses sebanyak 2 kali dalam setahun dan setiap anggota DPRD menerima anggaran sebesar Rp. 22.500.000. Namun menurut anggota anggaran yang diperoleh hanya Rp 18 juta.

Informasi dihimpun, dugaan fiktipnya kegiatan reses oknum anggota DPRD berinisial TAS (Tombak Alfred Siagian) terungkap bukan hanya terjadi pada reses pertama tahun 2017 saja. Tahun 2015 - 2016 politisi Gerindra juga dikabarkan tak melaksanakan.

"Kami dilantik 25 September 2014. Berarti mulai melakukan reses tahun 2015. Tapi, 2015 dan 2016 juga gak ada dilaksanakannya reses. Itu juga diakui warga di daerah pemilihannya, yakni Dapil IV," ungkapnya enggan namanya dicatutkan.

Menurutnya, semua penyimpangan yang terjadi di DPRD Kabupaten Simalungun tidak guna dilaporkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD mengingat ketuanya jarang hadir mengikuti kegiatan legislasi.

Penulis: zai. Editor: abn.