HETANEWS

Kepala UPT Samsat Doloksanggul Diduga Palsukan Tandatangan Pencairan Dana SPPD Pegawai

Kantor UPT Samsat Doloksanggul.

Humbahas, hetanews.com - Dana perjalanan dinas yang tertuang dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Kantor UPT Samsat Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) kini menuai polemik.

Pasalnya menurut salah seorang staf di Kantor UPT Samsat Doloksanggul yang tidak ingin dipublikasikan identitasnya mengaku, dana SPPD yang seharusnya dia terima kini raib tak jelas rimbanya.

Menurut pengakuan staf tersebut, dana yang seharusnya ia terima atas perjalanan dinas bimbingan teknis (bimtek) senilai Rp 3 juta yang dilakukan sebanyak 3 kali tidak sampai ke tangannya sepeser pun.

Drinya juga mengaku sempat mempertanyakan hal itu kepada Kepala UPT (KUPT) Samsat Doloksanggul, Tati Julianty Sihombing sebagai pimpinan kantor tersebut.

Namun Tati berdalih telah membayarkan dana atas pekerjaan staf itu di bimtek yang belum terselesaikan. Padahal staf dimaksud mengaku tidak pernah menandatangani pencairan dana tersebut. 

"Beberapa waktu yang lalu saya tanya sama pimpinanan, kenapa SPPD belum cair. Lalu ibu itu (KUPT) bilang bahwa uang tersebut telah dibayarkan atas pekerjaan saya yang belum selesai di bbimtek kemaren,” sebutnya, Rabu (10/5/2017).

“Itu kan harusnya bukan saya yang bayarkan. Saya juga tidak pernah menandatangani pencairan dana itu. Harusnya saya tandatangani dulu pencairannya. Kalau pun mau dipakai untuk apa saya juga harus tau dulu. Berarti kan tandatangan saya dipalsukan sama ibu itu," ungkapnya.

Hal ini menguatkan dugaan bahwa KUPT Samsat Doloksanggul telah melakukan pemalsuan tandatangan yang seharusnya dilakukan staf bersangkutan atas pencairan dana SPPD. Ini juga memunculkan dugaan atas tindakan penyalahgunaan jabatan di lingkungan UPT Samsat Doloksanggul. Pasalnya dana yang seharusnya diterima staf tersebut dipergunakan tanpa sepengetahuan bersangkutan.

Ketika dikonfirmasi melalui seluler, Tati Julianty tidak mau memberikan tanggapan maupun komentar, sebelum mengetahui siapa staf nya yang menjadi narasumber pemberitaan itu.

“Siapa narasumber itu rupanya. Kalau kalian tidak kasih tau, saya tidak mau memberikan keterangan," ujar Tati.

Sampai berita ini diterbitkan, para awak media melakukan hak tolak dan tidak pernah menyebutkan identitas narasumber tersebut, seperti yang tertuang dalam kode etik jurnalistik Undang-Undang (UU) Nomor  40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Penulis: trendy. Editor: aan.