Tobasa, hetanews.com - Proses pengangkatan guru honorer Kategori II (K2) pada tahun 2013 perlu dipertanyakan kepada Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Toba Samosir (Tobasa).

Menurut Ketua Forum Komunikasi Honorer Kategori II, Henry Nababan kepada hetanews menuturkan, ada kejanggalan pada pengangkatan honorer K2 pada beberapa tahun lalu.

Pihaknya mempertanyakan kenapa yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) para guru belum lama mengabdi atau mengajar di sekolah. Sementara masih ada guru yang lebih lama mengajar dari pada yang diangkat saat ini.

“Sedangkan saya sendiri sudah mengabdi dari tahun 2005 sampai sekarang belum diangkat. Padahal yang diangkat itu masih 1 atau 2 tahun diangkat menjadi honorer,” sebut Henry, Selasa (9/5/2017).

“Padahal kami mengabdi di desa terpencil yang sulit dijangkau kendaraan sampai ke sekolah masing- masing. Dan gaji kami pun di bawah standard Upah Minimum Regional (UMR), itu pun sekali 3 bulan gajian,” paparnya.

Henry juga meminta agar Surat Keputusan (SK) asli pengangkatan tenaga honorer K2 yang ‘ditahan’ Disdik dan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Lalo Simanjuntak supaya dikembalikan kepada mereka. Ini termasuk memberikan hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer  K2 pada tahun 2014.

“Kami meminta kepada Presiden Jokowi supaya memperhatikan nasib tenaga honorer K2 yang belum lulus jadi CPNS di Kabupaten Tobasa. Padahal kami sudah mengabdi  puluhan tahun,” tukasnya.

Henry menambahkan, jika pengangkatan honorer tahun 2013 ada dugaan indikasi permainan, sehingga mereka tidak lulus. Mirisnya sampai saat ini belum diketahui kejelasan nasib mereka.