Sergai, hetanews.com - AKBP Budiman selaku Kasubbid Suluhkum Hukum Polda Sumatera Utara (Bidkum Poldasu) melaksanakan sosialisasi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Anggota Polri, bertempat di Aula Patria Tama Polres Serdang Berdagai (Sergai), Sabtu (5/5/2017).

Dihadapan Kabag, Kasat, Kapolsek dan seluruh Anggota, Waka Polres Sergai, Kompol Erizal menyampaikan, agar sosialisasi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, dengan harapan nantinya seluruh personil dapat memahami Perkap Nomor 2 Tahun 2016.

Budiman didampingi Kompol Eka Drison dan Kompol Darius mengatakan, Perkap ini terdiri dari VIII bab, dengan 79 pasal dan tidak saja terfokus pada tugas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam. Namun semua anggota Polri harus mengetahuinya.

“Perlu diingat bahwa di tubuh Polri masih minim pengetahuan tentang perundang-undangan, terutama Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Polri,” sebut Budiman.

Menurutnya, untuk itulah perlunya mensosialisasikan semua perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok Polri. Ini agar tidak ada lagi anggota melakukan pelanggaran yang nantinya berujung pada sidang disiplin.

Budiman menuturkan, pihaknya juga mensosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130 / PUU –XII/2015 tentang penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, selain kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), juga harus disampaikan pada tersangka maupun korban.

Dengan adanya Perkap Nomor 2 Tahun  2016 , maka Keputusan Kapolri  No. Pol: Kep/42/IX/2004  tanggal 30 September 2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin di lingkungan Polri, dan  Keputusan Kapolri  No. Pol: Kep/43/IX/2004  tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri di lingkungan Polri, serta Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004  tanggal 30 September 2004 tentang tata cara sidang disiplin bagi anggota Pori dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.