Medan, hetanews.com - Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) cq Biro Otonomi Daerah mestinya proaktif untuk mempertanyakan pengajuan Wali Kota (definitif) Siantar ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).K

arena semakin cepat ditetapkan, pembangunan di daerah akan lebih maksimal.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Sumut Rinawati Sianturi kepada hetanews, Kamis (4/5/2017) ketika diminta tanggapannya masih kosongnya jabatan Wali Kota Siantar. "Pemprovsu harus susul ke Mendagri," ujarnya.

Dimana seperti dikatakan Kepala Biro Otda Provinsi Sumut Basarin Tanjung pihaknya telah menyampaikan berkas pengajuan sejak sebulan yang lalu.

Maka, untuk itulah, peran aktif dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Karena menurut Rinawati, jika Pemprovsy hanya menunggu, akan menjadi salah satu bentuk pembiaran pemerintahan di Kota Siantar stagnan.

Politikus dari Partai Hanura ini sangat berharap, tidak ada upaya untuk pembiaran sebagaimana disebutkannya. Karena jika hal itu terjadi, hanya akan memperlambat proses pembangunan di daerah Siantar.

Sementara Wakil Wali Kota Siantar Hefriansyah sejak dilantik pada Februari yang lalu telah menjalankan roda pemerintahan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota.