HETANEWS.COM

Peringatan 'May Day' di Asahan, Koordinator Aksi Sebut Beberapa Perusahaan BUMN dan Swasta masih ‘Feodal’

Kapolres Asahan mendampingi Koordinator Aksi saat aksi jalan kaki dari tugu kota menuju Alun alun kota di depan Kantor Bupati Asahan. (foto : Heru)

Asahan, hetanews.com - Peringati May Day (Hari Buruh) di Kabupaten Asahan, ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Senin (1/5/2017) sebut beberapa perusahaan, baik BUMN dan Swasta masih menerapkan sistem feodal.

Dalam orasinya, FPBI menyoroti kesejahteran buruh yang lebih manusiawi, lalu 8 jam kerja, 8 jam istirahat dan 8 jam bersosialisasi/rekreasi. Selain itu juga, para buruh menyoroti persoalan sistem kapitalis dengan modal asing.

“PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan menghilangkan hak serikat pekerja untuk terlibat dalam penentuan besaran upah pekerja,” sorak para buruh itu di bundaran tugu kota Kisaran.

Selain itu, Indonesia hingga kini masih ketergantungan dengan modal asing. "Mereka semakin leluasa dengan mencari keuntungan dengan mengeksploitasi buruh dan memikirkan keuntungan tanpa memikirkan kesejahteraan buruh saat ini, termasuk di Kabupaten Asahan,” ujar Abdul Aziz Manurung selaku Koordinator aksi.

Melanjutkan orasinya, Aziz menambahkan, bahwa pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja. "Pemkab Asahan harus memperbaiki nasib buruh, hingga bisa menjembatani bagi para pengusaha itu untuk memikirkan kesejahteraan serta kehidupan yang layak. Ini menjadi PR Bupati Asahan," ujarnya.

Koordinator Aksi, Abdul Azis Marpaung mengatakan beberapa perusahaan BUMN dan Swasta di Asahan masih menerapkan sistem Fiodal. (foto: Heru) 

“Kita berharap, Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dengan membentuk struktur dan skala upah. Tolak politik upah murah, cabut PP Nomor 78 tentang pengupahan, hapus sistem outsourcing atau kontrak, laksanakan amanah UU No.13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang serikat pekerja serta tangkap dan adili hingga penjarakan mafia ketenagakerjaan dan pengusaha nakal yang feodal itu,” katanya.

Lanjut Aziz lagi, pemerintah di Asahan kiranya mempertanyakan status kerja dan hak-hak, di mana memberikan sanksi sepihak seperti yang dilakukan oleh PT Agrindo Indah Perkasa (AIP). Demikian juga pemberian upah di bawah ketentuan yang diharuskan negara yang dilakukanPTPN IV dan ketidakjelasaan status kerja terhadap buruhnya seperti manajemen PT Aren Pertama dan PT Djaja Putra Indonesia (DPI).

Para buruh membawa sejumlah tulisan yang mengecam sistem di beberapa perusahan yang tidak berpihak kepada buruh di Asahan. (foto: Heru) 

“Persoalan ini semakin diperparah dengan sistem kerja outsourcing atau kontrak yang menghilangkan kesempatan buruh di Indonesia, hususnya di Asahan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujar Aziz didampingi dua orator lainnya, Kusno dan Ipo saat berorasi dengan pengawalan ketat pihak Polres Asahan.

Pantaun hetanews di lapangan, untuk menjaga kondusifitas, Kapolres Asahan terlihat bergabung dan memimpin pengamanan selama aksi May Day 2017 di Kota Kisaran. Namun tidak terlihat satu pun perwakilan dari Pemkab Asahan yang hadir dan bisa memberi tanggapan pada peringatan May Day itu.

Penulis: heru. Editor: abn.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!