HETANEWS

Samsudin Harahap: Ketua Pengadilan tak Paham Tugas Jurnalis, itu Ruang Terbuka Publik

Samsudin Harahap. (foto : BT)

Siantar, hetanews.com - Sejumlah kritikan terus mengarah terhadap Ketua Pengadilan Negeri Siantar, Pasti Tarigan paska menerbitkan aturan baru soal area steril dan menolak dikonfirmasi hingga memanggil petugas penjagaan.

Sebelumnya, kritikan disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Siantar, Sunardinsyah terhadap orang nomor satu dilembaga peradilan itu. Kali ini, kritikan datang dari Ketua Ketua Forum Solidaritas LSM dan Wartawan Siantar Simalungun, Samsudin Harahap.

Samsudin mengecam kebijakan Pasti Tarigan soal area steril yang diciptakan secara mendadak itu. "Di mana diatur peraturannya, itukan ruang terbuka publik. Yang tak bisa dimasukin (wartawan) seperti ruang Hakim," tegasnya, Jumat (28/4/2017).

Dijelaskannya, kebijakan pembatasan area peliputan hingga memanggil petugas jaga saat dikonfirmasi wartawan mencerminkan lembaga pencari keadilan itu menutup nutupi informasi guna disampaikan wartawan kepada masyarakat. 

"Gak ada itu aturannya (batas area), itu Pengadilan untuk komsumsi publik sebagai pembelajaran hukum kepada masyarakat. Kalau terkesan tertutup berarti ada yang direkayasa," tandasnya.

Pria yang karib disapa Bang Udin ini menegaskan, hal itu melanggar kebebasan wartawan sebagaimana termaktub dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 dan belum pernah dibaca oleh Pasti Tarigan. Sebagai lembaga peradilan menurut dia, sudah seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi agar tak menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. 

"Itu sudah melanggar hak kebebasan pers, dan yang pasti Ketua Pengadilan gak paham itu bagaimana tugas junalisitk," ucapnya dari seberang telepon. 

"Apa yang mereka takutkan di situ, kalau memang gak ada hal yang perlu disembunyikan ngapain mereka seperti ada rasa takut," tambahnya.

Baca: Ketua PWI Kritik Ketua PN Siantar, Dikonfirmasi Panggil Petugas Jaga

Di sisi lain, dia menduga kebijakan itu muncul lantaran Pengadilan kerap disorot soal renovasi pembangunan berbiaya Rp 4.9 miliar berasal dari DIPA Mahkamah Agung namun terkesan dikerjakan asal jadi hingga dugaan permainan dalam pemberian vonis.

"Mungin saja mereka gerah karena selama ini (renovasi) bangunan itu sering disoroti atau mungkin ada hukuman-hukuman yang menjadi pertanyaan," pungkas Samsudin.

Penulis: bt. Editor: abn.