HETANEWS

1 Mei, Ribuan Buruh Siantar-Simalungun Turun ke Jalan

Suasana rapat persiapan aksi turun ke jalan memperingati Hari Buruh. (foto : Istimewa)

Siantar, hetanews.com - Buruh di Siantar-Simalungun hingga saat ini tak kunjung mendapatkan hidup layak atas upaya kerja keras yang dilakukan. Selain itu, buruh juga kerap mendapatkan perlakuan kasar hingga mengalami penindasan dan perampasan hak.

Sementara hasil dari kerja keras itu, para pemilik modal mendapatkan untung yang besar. Namun, hak-hak karyawannya masih jauh dari sejahtera. Celakannya lagi, tak sedikit buruh belum didaftarkan perusahaan tempatnya bekerja mendapatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Atas keprihatinan itu, DPC SBSI Solidaritas bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Siantar-Simalungun akan menggelar peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2017 mendatang.  Adapun kegiatan yang dilakukan berupa aksi longmarch, refleksi, pelatihan, panggung demokrasi, teatrikal buruh dan pembacaan puisi. 

"Aksi ini akan dilakukan bersama-sama antara SBSI Solidaritas, GMNI dan GMKI,” kata Ketua GMNI Siantar Simalungun, Faith Manalu saat jumpa pers di Sekretariat Bersama di Kantor SBSI Solildaritas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Siantar, Selasa (25/4/2017).

Ketua GMKI Wahyu Nolim Siregar mengatakan, keberadaan pekerja di sektor  informal tampaknya belum berbeda dengan saat ditemukan ILO di awal tahun 70 an sebagai pekerja miskin, yang bekerja keras, namun tak dikenal, tak tercatat, tak terlindungi dan tak teregulasi oleh pejabat publik.

Sedangkan pekerja di sektor formal, para pekerja kerab diperlakukan tidak manusiawi. Sebagai contoh, karyawan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) dan guru/pegawai Non PNS. Mereka mendapatkan upah yang tidak layak. Untuk guru non PNS yang bekerja di bawah naungan Yayasan bersimbolkan agama juga melakukan penindasan.

“Betapa miris kita mendengar dan melihat langsung ada guru yang digaji hanya Rp 300-500 ribu setiap bulannya” ujar Wahyu.

Tema yang akan diangkat ketiga organisasi ini dalam aksi May Day tahun ini adalah HOSJATUM. HOS singkatan dari hapuskan outsourcing dan pemagangan.

Rapat persiapan memperingati Hari Buruh. (foto: Istimewa)

Ketua DPC SBSI Solidaritas Siantar-Simalungun, Ramlan Sinaga menyatakan, sistem kerja outsourcing adalah praktik perbudakan modern yang tidak memberikan kepastian kerja dan masa depan bagi kaum buruh. Menurutnya, sistem kerja eksploitatif seperti ini harus dihapuskan.

Ramlan menambahkan, pesan yang disampaikan bahwa buruh dan masyarakat masih jauh dari kata sejahtera. "Pemerintahan saat ini yang katanya pro terhadap orang kecil, namun faktanya tidak demikian. Kebijakan yang diambil tidak berpihak pada orang kecil termasuk buruh," ujar Ramlan.

Sambung Ramlan, terdapat 3 kebijakan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap buruh. Pertama menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang membatasi kenaikan upah. Kedua mengeluarkan kebijakan pemagangan berkedok pendidikan, di mana orang yang bekerja hanya dikasih uang saku. Dan ketiga adalah menetapkan PP Nomor 45 Tahun 2015 yakni nominal iuran dan besaran manfaat jaminan pensiun yang sangat kecil.

“Karenanya pada Hari Buruh Internasional buruh yang tergabung dalam SBSI Solidaritas  bersama rekan-rekan mahasiswa akan turun ke jalan," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua SBSI Solidaritas, Rindu Marpaung menuturkan, Pemko Siantar dan Pemkab Simalungun diminta untuk konsisten mengawal keputusan yang ditetapkan Kepala Daerah tentang Upah Minimum Daerah di Kota Siantar sebesar Rp 1,9 juta dan Simalungun Rp 2,045 juta.

Keberadaan organisasi butuh kata Rindu, ikut membantu pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bumi Habonaron do Bona dan di bumi Sapangambei Manoktok Hitei. “Bagaimana masyarakat mendapat hak-haknya, itu bagian dari tugas pemerintah daerah mewujudkannya,” tegasnya.

Pengelolaan keuangan daerah dalam APBD di 2 daerah ini lanjut Rindu belum berpihak pada kaum marjinal seperti petani, sopir, nelayan, pedagang kaki lima, guru/pegawai honorer. Di Simalungun, teman-teman guru/pegawai honorer tengah galau akan legalitas berupa Surat Keputusan (SK) yang syarat akan teka-teki. Begitu juga dengan di Kota Siantar, hak-hak karyawan Perusahaan Daerah dan rendahnya kemauan dan kreativitas dari pejabat publik untuk menata kota kea rah yang lebih baik.

Sementara itu Richard Siburian dan Nurlina Pakpahan menuturkan, kaum terpinggirkan itu yang akan berefleksi bersama untuk bersolider, berjuang bersama-sama mewujudkan kesejahteraan dan menuntut pemerintah untuk berpihak pada rakyatnya. “Kaum perempuan mari kita berjuang, jangan takut. Perempun juga pejuang,” kata Nurlina Pakpahan.

Kegiatan 1 Mei nanti, penyelenggara juga buat pagelaran teatritikal perjuangan Marsinah seorang buruh yang terbunuh pada Tahun 1993 dan perjuangan aktivis buruh di daerah hingga dipenjara.

“Kita juga akan undang partai poltik, ormas dan organisasi lainnya. Secara khusus partai politik, buruh ingin tahu bagaimana komitmen mereka membela kaum ter-marginalkan,” ujar Richard selaku Sekretaris yang diamani Nurlina sebagai Bendahara.

Penulis: tim. Editor: aan.