Simalungun, hetanews - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun Irvan Paham PD Samosir terima audiensi Aliansi (Lembaga Swadaya Masyarakat) Rumah Kita yang merupakan gabungan dari 6 LSM di Siantar dan Simalungun, pimpinan Jansen Napitu dari Macan Habonaran, Selasa (25/4/2017).   

Kehadiran LSM tersebut didampingi advokat Luhut Sitinjak yang dikenal sebagai Ketua Peradi Siantar-Simalungun, diterima Kajari didampingi para Kasi, Kasi Datun Dasmer N Saragih, Kasi Intel Parulian K Sinaga, Kasi Pidum Novriadi Andra dan Kasi Pidsus Rendra Y Padede.

Aliansi tersebut juga mempertanyakan beberapa kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga penegak hukum itu, di antaranya pengusutan bansos 2012-2014, kasus Pangulu Bah Tobu Sumarni yang sudah dinyatakan ditutup (SP-3) juga kasus mantan Ketua DPRD Simalungun Syahmidun Saragih yang juga sudah ditutup.

Irvan Paham menjelaskan tentang pengusutan dana Bansos saat ini masih meminta akuntan independen melakukan audit investigasi. Karena 3 kali meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak mampu melakukan audit.

"Kita sudah 3 kali menyurati BPKP tapi tak ada hasilnya, sehingga hasil ekspose bersama sepakat menggunakan akuntan independen, tapi dengan biaya yang sangat mahal," kata Kajari.

Usai pertemuan, kepada wartawan, Irvan menjelaskan, saat ini tim audit independen sudah bekerja.

"Jika ditemukan adanya kerugian negara, maka kita akan tindak lanjuti ke BPK, tapi jika tidak ditemukan kita akan menentukan sikap," jelasnya.

Dikatakannya, karena setelah memeriksa sekitar 130 orang dalam kasus bantuan sosial (bansos) tahun 2012-2014, semuanya sudah disalurkan, hanya saja Laporan Pertanggungjawaban (LPj) belum diperiksa.

“Jika ada dana bansos yang penggunaannya tidak tepat atau sampai ke luar negeri seperti dikatakan LSM tersebut, maka hal itu merupakan kesalahan administrasi,” ucap Irvan.

Sedangkan, terkait SP3 perkara tersangka mantan Ketua DPRD Simalungun Syamidun Saragih yang baru dilantik menjadi anggota DPRDSU, Jansen Napitu juga sependapat dengan jaksa.

Berbeda dengan kasus Pangulu Bah Tobu, karena dalam hal penyaluran raskin saat itu, tidak ada kerugian negara, atau pengusutan korupsi lebih besar biayanya daripada yang diperiksa sekitar Rp 60 juta dan biaya pengusutan lebih dari Rp 100 juta.

Kajari juga menegaskan, pihaknya bekerja untuk kepentingan hukum, bukan kriminalisasi.

Aliansi LSM tersebut berjanji akan membantu Jaksa untuk mengumpulkan dugaan penyimpangan keuangan negara dan melaporkannya ke Kejari Simalungun.