Simalungun, hetanews.com - Tersendatnya pengusutan kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial (bansos) tahun anggaran (TA) 2012-2014 bernilai ratusan miliar rupiah, disebabkan belum turunnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit guna mengetahui besaran kerugian negara.

Padahal pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun telah menyurati BPK selama 3 kali. Bahkan sudah melakukan pertemuan langsung untuk melakukan ekspos, tapi hasilnya nihil.

Pihak BPK belum juga memenuhi permintaan tim penyidik Kejari Simalungun untuk menghitung besarnya kerugian negara dalam kasus bansos tersebut.

Hingga akhirnya tim penyidik memutuskan untuk meminta bantuan akuntan independen melakukan audit agar penanganan kasus tersebut dapat ditingkatkan ke penyidikan.

Demikian diungkapkan Kajari Simalungun melalui Kasi Pidsus Rendra Yoki Pardede kepada wartawan, di ruang kerjanya Kamis (20/4/2017).

Disebutkan, tidak kurang dari 1.468 orang pihak penerima hibah dengan rincian tahun 2012 sebanyak 221 penerima, tahun 2013 ada 796 penerima dan tahun 2014 ada 451 penerima.  

Kejari Simalungun dalam kasus ini sudah memeriksa ratusan orang yang tergolong sebagai penerima dana bansos TA 2012-2014 bernilai ratusan miliar. Bahkan tim jaksa telah memeriksa pimpinan sejumlah organisasi keagamaan, kepemudaan, organisasi profesi dan perkumpulan, juga mantan anggota Banggar (Badan Anggaran).

Menurut Rendra, dasar pemanggilan terhadap para mantan Banggar TA 2012-2014 adalah dengan adanya temuan mekanisme penganggaran dana Bansos yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 pasal 6 jo 24 yang dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyaluran dana Bansos dan hibah yang bersumber dari APBD.