HETANEWS.COM

Pemkab Simalungun Tak Bertindak, Pemilik Hotel Pelangi Dilaporkan ke Kejaksaan

Lokasi Hotel Pelangi

Simalungun, hetanews.com  - Lembaga Swadaya Masyarakat Siantar-Simalungun (LSM S-S) melayangkan pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun terkait keberadaan Hotel Pelangi di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon yang melanggar aturan dengan menimbun bibir Pantai Danau Toba hingga beberapa meter.

Pengaduan LSM S-S tersebut dilayangkan Rabu (5/4/2017) ke Kejari Simalungun. Ini akibat Pemkab Simalungun sama sekali tak ada melakukan penindakan terhadap pemilik Hotel Pelangi.

Dalam pengaduannya ada beberapa hal yang mereka adukan yakni terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba yakni melarang mendirikan bangunan di pinggir pantai sejauh 50 meter dari bibir pantai.

“Hotel Pelangi tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku. Dimana pemiliknya melakukan penimbunan di bibir pantai Danau Toba sepanjang 4 meter. Padahal peraturan itu dengan tegas menyatakan larangan mendirikan bangunan di pinggir pantai sejauh 50 meter dari bibi pantai (air) dan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menghambat pandangan ke arah pantai,” ucap Ketua LSM S-S, Josia MT Manik didampingi Sekertarisnya Dofasep Hutahean.

Josia menambahkan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kordinasi dan Keterpaduan Semua Lembaga Pemerintah Mulai Dari Tingkat Pusat Sampai Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seharusnya Pemkab Simalungun sudah bertindak atas indikasi adanya pelanggaran tersebut.

“Seharusnya Satpol PP lah yang bertindak sebagai alat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini, tindakan pemilik Hotel Pelangi yang melakukan penimbunan di Danau Toba, namun Satpol PP hanya diam. Seharusnya mereka berhak melakukan pembongkaran bangunan Hotel Pelangi yang menyalahi aturan,” sebut Josia.

Dia menuturkan, agar Satpol PP tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan Perda. “Perlu diingatkan Satpol PP jangan hanya berani kepada rakyat miskin yang mengais rejeki digusur mereka (Satpol PP),” imbuhnya.

Dalam pengaduannya LSM S-S meminta agar Kejaksaan melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait adanya laporan tersebut dan penemuan indikasi dugaan kerugian keuangan negara dari hasil investigasi secara tuntas, tanpa tebang pilih bagi para oknum yang terkait dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya meminta Kejari Simalungun membentuk tim pencarian fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai kewenangannya, menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan tetap konsisten terhadap setiap orang yang diduga melakukan pengerusakan kelestarian alam.

“Kita meminta segera memanggil dan memeriksa pemilik Hotel Pelangi atas penimbunan bibir pantai sepanjang 4 meter, termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP), Huasin Sinaga, Dinas Pelayanan Ijin Terpadu (PIT) Kabupaten Simalungun, Camat Girsang Sipangan Bolon, James Siahaan dan Lurah Parapat, Parningotan Girsang.

Penulis: tim. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan