HETANEWS

PD dan PLD Labuhanbatu Kerja Tidak Profesional, Pemerintah Pusat Diminta Bubarkan

Ketua APDESI Labuhanbatu Moh Asmui, didampingi Kepada Desa Kampung Bilah Junaidi, Kepala Desa Sidomulyo, Sukri serta Lurah Negeri Lama, Syahril, Kecamatan Bilah Hilir saat memberikan pernyataan terkait keberadaan PD dan PLD didaerah pesisir pantai Labuhanbatu yang bekerja tidak profesional. (foto : Sofyan)

Labuhanbatu, hetanews.com - Pemerintah Pusat diminta hapuskan Pendamping Desa (PD) serta Pendamping Lokal Desa (PLD) yang sudah diangkat.

Pasalnya PD dan PLD yang bekerja khususnya di Kabupaten Labuhanbatu tidak  maksimal dan profesional di dalam melaksanakan tugasnya. 

Disebut seperti di atas dikarenakan apa yang didelegasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu sebagai pembinanya ke desa, keduanya sering tidak sinkron. Alhasil siapa yang berperan sebagai penerima di suatu desa menjadi bingung bahkan sering bolos kerja.

Hal itu diungkapkan Ketua Aparat Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Labuhanbatu, Moh Asmui didampingi Kepala Desa Kampung Bilah, Junaidi akrab disapa Ucok Bokor, Kepada Desa Sidomulyo. Sukri serta Lurah Negeri Lama, Syahril ketika berbincang di salah satu warung di kota Negeri Lama belum lama ini.

“Mereka bekerja tidak profesional, kemampuan minim tidak disiplin akhirnya akan menghabiskan uang negara,” ungkap Asmui.

Pihaknya telah menyediakan salah satu ruangan di kantor Desa Sei Tampang sebagai ruangan kerja namun tak sekali pun digunakan.

Idealnya, timpal Ucok Bokor, PD dan PLD dibubarkan lebih baik pemerintah mengangkat yang ada di desa setempat karena sudah punya pengalaman, dengan gaji yang lebih kecil dibanding PD dan PLD.

Dicontohkan Sukri, Ketika pihaknya melakukan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan RKPJMDes, mereka tidak punya kemampuan apa-apa.alu kenapa digaji antara Rp 3-8 jutaan per orang, sehingga dinilai lemborosan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Labuhanbatu, Zaid Harahap ketika dikonfirmasi, Selasa (4/4/2017) melalui selularnya kepada hetanews mengatakan hal senada. Phaknya juga sangat kecewa melihat PD dan PLD terutama masalah disiplin.

Oleh sebab itu lanjutnya, pihaknya mengambil kebijakan dengan memberlakukan absensi kerja yang dimulai akhir Maret lalu, hal itu baru mulai ada perubahan akan kehadiran di Kantor PMD. “Maunya jangan main paksa, tetapi kesadaran namun itu selera mereka,” ungkap Zaid.

Zaid mengakui pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap PD dan PLD disebabkan rekrutmen dan laporannya ke Provinsi, pihak kabupaten hanya memberdayakan saja sesuai dengan Peraturan Menteri Pedesaan.

Namun demikian keberadaan PD dan PLD sebanyak 30 personil yang terdiri dari tamatan SMA sederajat dan Sarjana di daerah ini lanjutnya, pihaknya akan mengakomodir keluhan para kepala desa itu ke pihak provinsi sebagai masukan untuk bahan pertimbangan terkait keberadaan PD dan PLD di Kabupaten Labuhanbatu. 

Penulis: sofyan. Editor: abn.