Siantar, hetanews.com - Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut diminta agar mengevaluasi kinerja Kapolres AKBP Dodi Darjanto demi terciptanya supremasi hukum yang baik di Kota Siantar. 

Hal itu disampaikan Willy Sidauruk seorang praktisi hukum terkait penggerebekan gelanggang permainan (gelper) GG Zone yang berada di Jalan Tanah Jawa, Kecamatan Siantar Utara, oleh petugas Subdit III/ Jahtanras Poldasu, kemarin.

Baca: Poldasu Tetapkan 9 Tersangka Penggerebekan GG Zone, Polres Siantar Kecolongan?

Untuk diketahui, arena GG Zone pernah digerebek langsung oleh AKBP Dodi Darjanto. Namun sayang, meski sempat mengamankan sejumlah pemain maupun mesin dari lokasi, Dodi menyatakan tak ada perjudian di arena gelper yang jaraknya dekat dengan mesjid tersebut.

AKBP Dodi Darjanto (pakai tongkat) ketika memimpin penggerebekan GG Zone waktu lalu (foto:ist)

"Kalau Kapolres Siantar katakan itu bukan judi. Tapi Poldasu katakan itu judi karena ada alat peraga, alat tukar dalam hal ini uang, berhadiah rokok dan kemudian rokok ditukar dengan uang, saya kira sama dengan penggerebekan setahun lalu oleh Polres Siantar, karena mereka pernah menangkap dan periksa yang diamankan dengan alat yang sama. Sebenarnya ini yang menjadi persoalannya," kata Willy.

Aneh jika AKBP Dodi Darjanto menyebut gelper itu bukan judi sehingga melepaskan sejumlah orang dan mesin yang sempat diamankan mereka pada penggerebekan setahun lalu. Padahal, Subdit III Jahtanras menyebutkan perjudian di gelper berkedok permainan ketangkasan itu sudah berlangsung satu tahun setengah, seperti diberitakan salah satu media online di Medan (medansatu.com).

Menurut Willy yang juga Direktur Law Firm Heta, agar meninjau ulang kinerja seorang Kapolres tidak memerlukan pengaduan. Bidang (Propam) bisa langsung melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Apalagi, kata dia hal itu untuk menepis paradigma masyarakat yang buruk di kepemimpinan orang nomor 1 di Polres Siantar.

"Demi terciptanya supremasi hukum yang baik, harapan saya kepada Kabid Propam turun dan periksa Kapolres Siantar, karena mereka yang punya hak dan itu bisa dilakukan tanpa menunggu pengaduan. Kita kan gak mau dibilang hukum tajam ke bawah tumpul ke atas," tutur Willy.

Baca:

Tak Ada Unsur Judi, Pengunjung dan Pekerja GG Zone Hirup Udara Bebas

Polres Siantar Tetap Anggap GG Zone Tidak Ada Unsur Judi

Tuntut Penutupan GG Zone, Puluhan Warga Akan 'Serang' Mapolres Siantar

Jamaah Mesjid Baiturrahmah Terus Berjuang Penutupan GG Zone

Tuntut Tutup GG Zone, Puluhan Ibu-Ibu Datangi Mapolres Siantar

Warga Minta Seluruh Game Zone di Siantar Ikut Dieksekusi

Polresta Siantar Panggil Samsudin Harahap Terkait Laporan ke Presiden