Simalungan, hetanews.com - Lebih dari 1 tahun Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2012-2014, sejak bulan Maret 2016 lalu.

Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Simalungun diketahui masih memanggil sejumlah penerima dana bansos.

Kasi Pidsus Rendra Y Pardede bersama Kasi Intel Parulian K yang dikonfirmasi wartawan, Senin (20/3/2017) di ruang kerjanya membenarkan hal itu.

Pengusutan dugaan korupsi tersebut terkesan lamban karena keterbatasan kinerja Pidsus dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), karena harus memeriksa ratusan penerima bansos.

Hal ini senada dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Irvan Paham PD Samosir telah mengeluhkannya kepada Junimart Girsang anggota DPR RI saat melakukan reses ke Kejari Simalungun beberapa waktu lalu.

"Artinya tim pidsus Kejari Simalungun hanya punya 4 orang personil jaksa pemeriksa. Selain bekerja di bidang Pidsus juga harus mengerjakan bidang pidana umum," ungkap Rendra.

Dari ratusan penerima Bansos TA 2012-2014, tim Pidsus Kejari Simalungun memprioritaskan yang rentan terindikasi korupsi seperti penerima dalam jumlah besar, penerima di luar Kabupaten Simalungun dan yang secara terus menerus atau berulang-ulang.

Selain penerima bansos yang terdiri dari sejumlah pimpinan  l organisasi keagamaan, kepemudaan, organisasi profesi dan perkumpulan, juga mantan anggota Badan Anggaran (Banggar).

Dasar pemanggilan terhadap para mantan Banggar TA 2012-2014 adalah dengan adanya temuan mekanisme penganggaran dana bansos yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 pasal 6 jo 24 yang dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyaluran dana Bansos dan hibah yang bersumber dari APBD, juga telah memeriksa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Simalungun 

"Dugaan korupsi yang merugikan negara hingga ratusan miliar ini, akan terus ditindak lanjuti Kejari Simalungun," jelas Rendra.