Siantar, hetanews.com  - Kondisi Kota Siantar saat ini bisa dibilang masih berjalan ditempat pemerintahannya. Ini dikarenakan belum adanya pejabat struktural defenitif di Kota Siantar.

Sehingga, pengeluaran hanya bisa dilakukan terhadap belanja rutin saja. Belum diketahui, kondisi begini terjadi sampai kapan di Kota Siantar. Pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tidak bisa dilakukan.

Mulai dari kepala daerah (Plh Wali Kota Siantar), Hefriansyah hingga pejabat struktural di organisasi (SKPD) eselon II tidak ada yang menjabat sebagai defenitif.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Siantar, Adiaksa DS Purba mengatakan, bahwa tambahan penghasilan pegawai (TPP) diberikan berdasarkan jabatan struktural yang ditempatinya.

"TPP itu berdasarkan jabatan struktural yang dijabatnya. Untuk menanyakan itu, coba tanyakan ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," ujarnya ketika dihubungi via seluler, Jumat (17/3/2017).

Ketika ditanyakan bagaiman serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Siantar tahun 2017 ini, Adiaksa menjawab bahwa serapan APBD saat ini masih rendah.

"Serapan APBD ya masih rendah. Kita menunggu tindak lanjut dari pimpinan terhadap organisasi ini," katanya.

Untuk bagaimana kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dijelaskannya bahwa kondisi saat ini tidak berpengaruh terhadap pendapatan dari segi pajak yang ditangani oleh pihaknya.

"Tetap optimis untuk PAD Kota Siantar dari segi pajak akan dapat terealisasi. Tapi kalau retribusi lainnya, itu tergantung dinas (SKPD) masing-masing. Kalau kami dari pajak, tetap optimis (terealisasi)," tutup Adiaksa Purba.