Humbahas,hetanews.com - Aksi damai dilakukan Kesatuan Saroha Sipalakki Purba Pargodung (KKSSP), Senin (13/3/2017) di kompleks Kantor Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas).

Sayangnya, tak satu pun pejabat Pemkab Humbahas yang menyambut kedatangan massa KKSP.

Dalam aksi damai tersebut, sekitar 700 an massa KSSPP meminta agar tanah adat Purba Pargodung dikembalikan. Begitu juga para oknum-oknum yang terlibat agar dibersihkan oleh pihak Kepolisian.

Sembilan tuntutan KSSPP dibacakan Johan Merdeka (Sekjen Komite Revolusi Agrarian), diantaranya meminta Bupati, Sekda, Dinas Kehutanan, DPRD dan Polres Humbahas jangan tutup mata atas persoalan dialami masyarakat Purba Pargodung yang tanah adatnya dirampas KSU Pangalengge Siopat Ama diduga kuat diback up oleh salah satu oknum DPRD setempat.

KSSPP juga mendesak mengembalikan tanah masyarakat adat Purba Pargodung seluas kurang lebih 3 hektar oleh KSU Pangalengge Siopat Ama dan membuka police line (garis polisi) yang dilakukan sepihak oleh Polres Humbahas.

Mendesak segera tindak lanjuti surat PO Purba Pargodung tertanggal 28 Februari 2017 yang tidak digubris Kapolres Humbahas. Tangkap dan penjarakan Saut Simamora (Ketua KSU Pangalengge Siopat Ama) beserta antek-anteknya yang telah merampas tanah masyarakat adat Purba Pargodung seluas 3 hektar dan merusak kawasan hutan seluas kurang lebih 2 hektar.

KSSPP juga mendesak usut tuntas keterlibatan Pemkab, DPRD, Polres dan Dishut Humbahas diduga kuat membiarkan terjadinya penggalihan dan perusakan di kawasan hutan yang dilakukan Saut Simamora beserta antek-anteknya.

Hentikan operasional dan penambangan dilakukan KSU Pangalengge Siopat Ama yang izin tambang dan izin lingkungan tidak sesuai objek tanah, karena penggaliannya berada di Desa Pakkat di atas tanah masyarakat adat Purba Pargodung dan kawasan hutan.

Cabut dan batalkan izin tambang yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu)'dan izin lingkungan Bupati Humbahas kepada KSU Pangalengge Siopat Ama.

Rapat antara perwakilan KSSPP Dolok Sanggul dengan Pemkab Humbahas. (foto : Trendy).

Yang terakhir, usut tuntas keterlibatan Kepala Desa (Kades) atas adanya perampasan tanah adat Purba Pargodung mengeluarkan SKPT tidak sesuai objek tanahnya di lapangan.

"Apabila aspirasi kami tidak ditindak lanjuti, maka kami seluruh masyarakat adat Purba Pargodung akan melakukan aksi massa yang lebih besar lagi nantinya," sebut Johan.

Tembusan surat tuntutan itu disampaikan pada Tim Kerja Reforma Araria di Kantor Staf Kepresidenan, Komisi Pemberantasan Korupsi Menteri ESDM, Kapolri, Gubsu, Dinas Pelayanan dan Perizinan Terpadu Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Sumut, Kapoldasu, Komite Revolusi Agraria di Medan.

Usai pembacaan aspirasi, Waka Polres Humbahas, Kompol Marudut Hutabarat meminta 10 orang utusan KSSPP masuk ke ruangan rapat Bupati untuk membicarakan tuntutan-tuntutan yang disampaikan.

Dalam rapat tersebut dihadiri Sekda Humbahas, Saul Situmorang, Kapolres AKBP Nicolas A Lilipaly, Asisten I Tommy dan beberapa SKPD lainnya.

Namun berselang 1 jam tidak menemukan hasil di dalam rapat tersebut, sehingga rapat terbuka itu pun berakhir tanpa hasil.

Usai rapat, Ketua KSSPP Monang Purba meminta warga Purba Pargodung agar lebih tegas dan berani. Masyarakat pun sampai melontarkan siap mati dan tidak takut mati demi memperjuangkan warisan leluhur Purba Pargodung yang turun temurun sudah dikelola.

Sementara Sekda Saul Situmorang memberanikan diri menemui massa beserta Kapolres AKBP Nicolas Ary Lilipaly untuk meminta waktu 1 minggu menjawab semua tuntutan KSSPP.