Simalungun hetanews.com - Hotel Pelangi yang dipersoalkan akibat mendirikan tembok kisaran 1-2 meter di atas pinggiran pantai Danau Toba, ternyata telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara Nomor 1 tahun 1990 mengenai Penataan Kawasan Danau Toba atas larangan mendirikan bangunan 50 meter dari bibir pantai. 

Walau pun demikian, sampai saat ini pemilik hotel terkesan tidak peduli atas peraturan tersebut. Ditetapkannya larangan mendirikan bangunan di pinggir pantai sejauh 50 meter dari bibir pantai (air), salah satunya untuk mengantisipasi tidak terhambatnya pandangan ke arah pantai. Namun ternyata, sederetan hotel ditemukan telah melanggar aturan tersebut.

Amatan hetanews di lokasi, Selasa (7/2/2017) selain mendirikan bangunan 'illegal' tersebut, Hotel Pelangi tengah membuat tatanan industri pariwisata Danau Toba tampak sembrawut dan tidak lagi memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Padahal kawasan Danau Toba sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan objek pariwisata skala internasional.

Di tempat yang sama, ditemukan bagian dinding Hotel Pelangikeadaanya yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya, beberapa dinding maupun tembok bangunan ditemukan dalam kondisi retak dan tidak kokoh.

Dalam tahap renovasi saat ini, pihak hotel ternyata berupaya untuk menutup-nutupi keadaan bangunan tersebut, dengan cara memolesnya.

Kondisi tanah tempat bangunan Hotel Pelangi ternyata rawan bencana. Pasalya, bangunan hotel yang didirikan telah memakan bibir pantai yang tesktur tanahnya labil. Sehingga rentan rubuh saat adanya gannguan cuaca yang tidak dapat diprediksi.

Seperti informasi yang dihimpun, sebelum dilakukan proses 'pindah tangan', Hotel Pelangi semula adalah Hotel Atsari II. Kemudian pada tahun 2007 dilakukan jual beli dan akhirnya dikuasai oleh pemilik utama yakni, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa asal Kota Siantar, lebih dikenal sebagai pemilik Showroom Motor Appollo di Jalan Cokro, Kota Siantar.

Menurut salah seorang sumber yang ditemui di lokasi, sebelum diahlihkan ke Hotel Pelangi, keberadaan tanah pondasi hotel adalah timbunanan tanah.  Pada tahun 2009 pernah suatu kali, sebagian tubuh bangunan hotel ambruk.  

Kemudian ketika dilakukan renovasi baru-baru ini, kondisi tanah ditemukan 'labil' dan berpotensi amblas. Oleh karena itu, para wisatawan yang menginap di hotel tersebut diharapkan agar berhati-hati.

"Pernah tahun 2009 bangunan tembok ini (Hotel Pelangi) ambruk. Sekarang ditembok orang itu lagi, ditambahi lagi bangunanya. Melihat bangunanya di atas tanah begitu, khawatir juga ambruk lagi. Apalagi ada tamu tamu yang menginap, bisa memakan korban lah," ujar Sijabat (27), pengusaha sewa speedboat asal Parapat ini saat berbincang-bincang dengan hetanews.

Selain itu, proses pembuangan limbah Hotel Pelangi pun diduga telah melanggar Standart Operasinal Prosedur (SOP). Sesuai informaasi yang dihimpun, pihak hotel telah membuang limbah langsung ke Danau Toba selama 5 tahun belakangan ini.

Sebelumnya, terkait tembok yang didirikan pemilik hotel dan tahap renovasi yang tengah dilakukan, pihak Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (Girsip) telah beberapa kali melakukan  penyuratan. Pihak Kecamatan pun menemukan kejanggalan dan keraguan atas izin bangunan tersebut.

Menurut Camat Girsip, James Andohar Siahaan, bahwa yang ditemukan rekomendasi izin Hotel Pelangi terdaftar di Kecamatan Girsip hanya pada tahun 2010.

“Saya juga ragu, izin bangunan rehab Hotel Pelangi 2014 tidak teregistrasi di dinas terkait. Dan hal itu sudah saya kordinasikan langsung ke Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) dan Pendapatan," kata James kepada hetanews, Selasa (28/2/2017).

Pihaknya telah  berkordinasi dengan Dinas Tarukim dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM), agar dilakukan pengukuran ulang luasan Hotel Pelangi tersebut.

Dikatakan James, surat izin renovasi bangunan Hotel Pelangi yang dikeluarkan BPPT-PM Kabupaten Simalungun pada tahun 2014 ada kejanggalan. Karena, pada dokumen itu tanpa dasar rekomendasi dari pihak Kecamatan Girsip.