HETANEWS

Wow….Puskesmas di Asahan Belum Miliki Izin Operasional, UPL dan UKL

Kantor Dinas Kesehatan Asahan.

Asahan, hetanews.com - Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Asahan hingga saat ini belum memiliki izin operasional.

Selain belum memliki izin operasional, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu juga belum memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL). 

Dampaknya rencana akreditasi tahap awal 8 Puskesmas yang diprogramkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Asahan pada tahun 2017 terancam gagal. 

“Kemungkinan besar Puskesmas belum memiliki izin operasional, termasuk dokumen UPL-UKL. Padahal, izin operasional dan dokumen UPL-UKL adalah bahagian dari persyaratan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Jika tidak ada, maka program akreditasi 8 Puskesmas yang dicanangkan pada tahun 2017 terancam  gagal,” kata Surveyor Akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI),  Ibnu Yazid Shabri, Rabu (22/2/2017).  

Yazid menuturkan, akreditasi merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes). Ini setelah memenuhi standart akreditasi. 

Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, bahwa setiap Kecamatan harus memiliki 1 Puskesmas yang terakreditasi.

“Tujuan pengaturan akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat, meningkatkan kinerja Puskesmas serta memberikan perlindungan kepada sumberdaya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungan," kata Yazid. 

Selain itu, Yazid menuturkan, bahwa sesuai dengan pasal 26 Bab V tentang Perizinan dan Registrasi, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rebitalisasi Puskesmas Melalui Integrasi Program, menyatakan, bahwa setiap Puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

"Untuk itu diperlukan komitmen yang konkret dari Dinkes, sehingga dapat mempersiapkan seluruh persyaratan untuk memenuhi standar akreditasi," tandasnya. 

Kepala Bidang (Kabid)  Pelayanan Kesehatan Dinkes Asahan, Lincolin Tambunan kepada awak media di kantornya mengatakan, 29 Puskesmas di daerah itu belum memiliki izin operasional, termasuk dokumen UPL-UKL.

Kendati belum memiliki izin operasional, namun Lincolin berdalih bahwa 22 Puskesmas dari  29 Puskesmas yang ada sudah terdaftar di Publikasi Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes RI.

“Izin operasional seluruh Puskesmas memang belum ada. Tapi, 22 dari 29 Puskesmas yang ada, sudah terdaftar di Pusdatin. Landasan hukum yang kita pakai adalah Perbup (Peraturan Bupati) tentang Unit Pelayanan Dinkes,” sebut Lincolin. 

Kembali Lincolin menjelaskan, Dinkes Asahan saat ini sedang mempersiapkan segala persyaratan untuk memenuhi standar akreditasi. “Segala persyaratan sedang kita persiapkan. Rencananya, kita juga akan beraudiensi dengan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang membicarakan tentang bagaimana supaya segala persyaratan dapat segera dipenuhi, sehingga rencana akreditasi 8 Puskesmas dapat terealisasi,” tandasnya. 

Adapun ke 8 Pukesmas yan sedang melakukan persiapan akreditasi, yakni Puskesmas Gambir Baru, Puskesmas Sidodadi, Puskesmas Pulau Rakyat, Puskesmas Aek Songsongan, Puskesmas Bandar Pasir Mandoge, Puskesmas Aekloba, Puskesmas Aek Songsongan dan Puskesmas Aek Ledong.

Penulis: heru. Editor: aan.