HETANEWS

Wawako Dilantik, Diharapkan Perangkat Daerah Sesuai Skill dan Ilmu Pendidikan

Ketua LSM Forum 13, Syamp Siadari.

Siantar, hetanews.com - Pasca dilantiknya Wakil Wali Kota (Wawako) Siantar, Hefriansyah Noor dan secara otomatis menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota, diharapkan mampu mempercepat pembangunan secara merata.

Sementara di sisi lain dalam waktu dekat harus menyusun jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan lainnya sesuai penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18  Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, karena sampai saat ini masih berstatus Plt.

Pasalnya saat ini masih banyak pejabat Pemko Siantar hasil susunan Penjabat (Pj) Wali Kota Anthony Siahaan tidak sesuai dengan penerapan PP Nomor 18.

Bahkan terjadinya mutasi beberapa pejabat tanpa mendasar, tetapi hanya bermodalkan pernah menjadi Kepala Dinas (Kadis) di instansi tersebut, seperti terjadi di Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga.

Ketua Umum LSM Forum 13, Syamp Siadari mengharapkan Hefriansyah yang sudah dilantik bekerja ekstra untuk menyusun kembali susunan perangkat daerah di lingkungan Pemko Siantar sesuai PP Nomor 18 dan berdasarkan skill, kemampuan, ketangkasan dan disiplin ilmu pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta tak menempatkan seseorang yang sudah di ambang batas usia pensiun seperti NL yang saat ini menjadi Plt Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub).

"LSM Forum 13 mengucapkan selamat kepada Hefriansyah Noor telah dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Dalam hal ini Wawako tidak ada lagi waktu lengah, tetapi harus langsung bekerja membenahi susunan perangkat daerah sesuai penerapan PP Nomor 18 dan Peraturan Daerah (Perda) turunannya guna menjalankan roda pemerintahan serta terakomodirnya pelaksanaan anggaran," ucap Syamp.

Menurutnya, Wawako harus tegas menempatkan perangkat daerah dan jangan menempatkan seseorang yang sudah berusia 59 tahun. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembentukan perangkat daerah tidak ada alasan lain baik informasi tentang adanya surat sakti dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) bahwa para pejabat eselon II tidak boleh dirugikan dalam penerapan perdana PP Nomor 18, tetapi harus mengacu kepada peraturan yang sudah dibuat berita acara negara.

Syamp menuturkan, memang ada aturan bahwa pimpinan daerah 6 bulan setelah terlantik belum bisa melakukan rotasi, mutasi maupun pergantian pejabat. Tetapi saat ini perangkat daerah baik Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris Dewan (Sekwan), Kepala Dinas (Kadis), Kepala Badan (Kaban), Sekretaris Dinas (Sekdis), Kepala Bagian (Kabag), Kepala Sub Bagian (Kasubag), Kepala Seksi (Kasie) sampai jajaran Camat belum ada yang defenif. Karena seharusnya bila dinas itu tidak terjadi perubahan sudah seharusnya dikukuhkan kembali dan tidak ada mutasi. Tetapi untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, maka pembentukan perangkat daerah harus dilakukan.

"Hefriansyah dihimbau supaya tegas dan tidak lemah memposisikan pejabat tinggi, dan bila memang ada pejabat eselon II yang basic pendidikannya tidak sesuai dengan instansi janganlah diberdayakan, bila perlu dilakukan lelang jabatan terbuka untuk melahirkan para Kadis yang kredibel dan mampu diandalkan menjalankan tugas pokoknya," sebut Syamp. 

Hal yang paling penting dicermati menurutnya seperti NL sebagai Plt Kadishub yang dimutasi dari BPS dan latar belakang pendidikan bukan sarjana transportasi, serta sesuai Nomor Induk Pegawai (NIP) tahun kelahiran tahun 1958 harus ditinjau ulang. Begitu juga dengan posisi Plt Kadis Kesehatan (Kadiskes) dan Kadis PU Binamarga.

Untuk pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan PP Nomor 18, dalam waktu dekat LSM Forum 13 akan menyurati Wawako Siantar, karena para Plt Kadis saat ini disinyalir belum sesuai penerapannya dan masih ada yang kurang tepat sasaran.

Penulis: tom. Editor: aan.