HETANEWS

Kejari Simalungun Terbitkan SK Hapus Wewenang Eksekusi Perkara Ilegal Loging

Kasi Pidum Kejari Simalungun Novriadi Andra. (foto : Ayu)

Simalungun, hetanews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun mengeluarkan Surat Keterangan  No: 59/N.2.24/Euh-3/02/2017 tentang Gugurnya/Hapusnya Wewenang Untuk mengeksekusi terpidana Manganar Parhusip (51 tahun) oknum PNS pada Balai Pengukuran dan Pemetaan Kehutanan II Pematangsiantar. 

Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun melalui Kasi Pidana Umum Novriadi Andra kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/2/2017).

“Ketika akan melakukan eksekusi terhadap terpidana sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) RI No.1511 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 31 Maret 2015 yang diterima Kejari Simalungun pada 7 Pebruari 2017, diketahui terpidana sudah meninggal dunia 2 tahun lalu,” kata Andra.

Terpidana telah meninggal dunia di RSU H Adam Malik pada tahun 2014 sesuai surat keterangan dari Rumah Sakit yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Suka Maju. Terpidana dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) Undang-Undang (UU) RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Warga Jalan Farel Pasaribu No 78 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat ini, dihukum 8 bulan penjara denda Rp 10 juta subsider 1 bulan kurungan.

“Kami juga tidak tau, putusan MA sudah 2 tahun yang lalu, tapi baru kami terima  Februari 2017,” jelas Andra.

Dijelaskan Andra, terpidana telah terbukti mengeluarkan SK No:522/1529/II C pada November 2007 yang menyatakan lahan yang dimohonkan Adam Sorin Damanik dan Melanthon Sirait berada di luar kawasan Hutan Sibatuloting I Reg.2/SM1.

Penulis: ay. Editor: aan.