Simalungan, hetanews.com - Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun kembali memanggil sejumlah penerima bantuan sosial (bansos)  juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab setempat.

Ini terkait pengusutan dugaan korupsi dana bansos Tahun Anggaran (TA) 2012-2014 untuk dimintai keterangan.

Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) melalui Kasi Pidsus Rebdra Y Pardede kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (13/2/2017).

“Surat panggilan telah dikirim untuk pemeriksaan esok (Selasa dan Rabu 14/15 Februari 2017). Sedangkan untuk Tim TAPD akan dilaksanakan Kamis (16/2/2017) ,” jelasnya.

Diakui Rendra, sebelumnya telah dipanggil sejumlah penerima bansos dan beberapa anggota TAPD. “Namun masih ada yang belum dipanggil, jadi akan dimintai keterangan terkait bansos tersebut,” kata Rendra.

Sebelumnya, penyidik sudah meminta keterangan 7 orang tim TAPD dari sekitar 20 orang lebih. Pemeriksaan dilanjutkan dengan 10 orang penerima sansos tanpa menyebut siapa dan berapa orang dari TAPD.

Dugaan korupsi yang merugikan negara hingg aratusan miliar ini, akan terus ditindak lanjuti Kejari Simalungun. Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Kajari Irvan Paham PD Samosir juga secara tegas mengatakan hal itu.

“Kami terus melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi dana bansos, serta berupaya menuntaskan tunggakan kasus dari pejabat lama yakni kasus mantan Ketua DPRD Simalungun Syahmidun Saragih,” kata Kajari.

Tim jaksa yang menangani perkara tersebut, Kasi Pidsus Rendra Y Pardede, Kasi Intel P Kertagama, Kasubagbin Dasmer N Saragih, Kasi Pidum Novriadi Andra, Saut B Damanik, Pahala Eric Sitanggang dan Indri Wirdya E.

Dalam tahap penyelidikan dana bansos TA 2012-2014 telah memeriksa sekitar 100 orang lebih, diantaranya yang tergolong sebagai penerima, sejumlah pimpinan organisasi keagamaan, kepemudaan, organisasi profesi dan perkumpulan, juga mantan anggota Badan Anggaran (Banggar).

Dasar pemanggilan terhadap para mantan Banggar TA 2012-2014 adalah dengan adanya temuan mekanisme penganggaran dana Bansos yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 pasal 6 jo 24 yang dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyaluran dana Bansos dan Hibah Bersumber dari APBD.