HETANEWS

Timba Ilmu Retribusi Parkir, DPRD Samosir Sambangi DPRD Siantar

Pertemuan antara DPRD Siantar dengan DPRD Samosir. (foto : Ndo)

Siantar, hetanews.com - Ingin mencontoh pengelolaan pengutipan retribusi parkir di Kota Siantar, 4 anggota DPRD Kabupaten Samosir menyambangi DPRD Kota Siantar, Jumat (2/10/2017).

Keempat anggota DPRD Samosir dari Komisi III ini yakni Sarhocel Tamba selaku Ketua Komisi III didampingi Arnold Sitanggang, Victor Simbolon, Russel Baringin Sihotang dan staf mereka.

Mereka disambut Ketua Komisi III DPRD Siantar, Hendra Pardede bersama Oberlin Malau, Robby Tambunan dan Frans Herbet Siahaan. Menunggu beberapa waktu sebelum kedatangan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Siantar, tampak anggota dewan tersebut saling berbagi cerita.

Tak lama kemudian, Jonny Panjaitan perwakilan dari Dishub Siantar hadir di ruangan Komisi III DPRD Siantar itu. Ketua Komisi III, Sarhocel Tamba mengatakan kepada Dishub Siantar bahwa mereka sangat tertarik mengenai pengelolaan retribusi perparkiran di Kota Siantar.

“Kami yang membidangi Perhubungan sangat tertarik dengan perparkiran. Di Kabupaten Samosir, pendapatan dari retribusi parker masih sangat kecil. Bagaimana regulasi perparkiran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?. Apa peraturan yang dibuat hingga bisa mendapatkan target maksimal. Dan juga kami tak pernah bisa masuk kesana fasilitas umum seperti swalayan,” tanyanya.

Jonny Panjaitan kemudian menjawab dan menjelaskan bahwa sebetulnya, perparkiran di Kota Siantar belum terlalu bagus. Baik dari segi retribusi maupun pelayanan. Untuk parkir tepi jalan umum, itu prinsipnya tidak ada pelayanan tidak ada pembayaran. Kalau ada pelayanan baru bisa menagih retribusi.

Foto bersama anggota DPRD Siantar dengan DPRD Samosir. (foto: Ndo)

“Kami Dishub Siantar hanya mengelola parkir tepi jalan umum. Kalau di fasilitas umum seperti swalayan, itu dikelola oleh Dinas Pendapatan (sekarang Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kota Siantar. Untuk pengutipan retribusi parkir, itu harus ada peraturannya yaitu Peraturan Daerah (Perda),” tuturnya.

Ia juga menceritakan mengenai pengelolaan pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Siantar selama dua tahun terakhir ini di kelola oleh pihak ketiga. Dan untuk aturan dalam pihak ketiga, hal tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwa) Siantar.

“Harus ada peraturan dasar hukum mengutip retribusi. Perwa yang dibuat bisa dipihak ketigakan. Kita jangan terjebak diangka target retribusi, tetapi estetika pelayanan diabaikan. Penentuan lokasi juga harus dilihat, ada yang terbangun secara alami dan ada yang didesain. Kalau parkir bukan tepi jalan umum, itu bukan retribusi, tapi pajak. Domain dari Dinas Pendapatan,” kata Jonny.

Karena tidak domainnya menjawab atau menerangkan mengenai parkir bukan tepi jalan umum, Ketua Komisi III DPRD Siantar, Hendra Pardede kemudian menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Siantar, Adiaksa Purba melalui selulernya.

Dengan pengeras suara melalui ponselnya, anggota DPRD Samosir mendengarkan penjelasan dari Adiaksa Purba yang intinya, untuk pajak parkir bukan tepi jalan umum, dilakukan bentuk kerja sama antara pemerintah dengan penyedia parkir dan bersedia akan diverifikasi oleh pihak pemerintah setiap bulannya.

Setelah puas mendengarkan penjelasan itu, anggota DPRD Samosir mengucapkan terima kasih. Tak lupa, Hendra Pardede juga mengucapkan salam kepada DPRD Samosir dari Ketua DPRD Siantar, Eliakim Simanjuntak bersama kedua wakilnya Mangatas Silalahi dan Timbul Lingga yang tidak bisa hadir dalam kunjungan kerja rekan mereka dari Kabupaten Samosir itu.

Penulis: ndo. Editor: aan.