HETANEWS

Beredar Buku UUD 1945 Sebut Ideologi Negara Sekuler Sosialisme

Buku UUD 1945 dan Perubahannya. (foto : Humas Pemko)

Siantar, hetanews.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Siantar, Anthony Siahaan menyesalkan beredarnya buku UUD 1945 dan Perubahannya yang dilengkapi Kabinet Kerja Reshuffle Jilid II terbitan Visi Media, Jakarta yang ditengarai bisa menimbulkan kesalah pahaman bagi pembacanya, khususnya anak-anak sekolah. 

Sebab, pada halaman 5 buku terbitan tahun 2016 tersebut ada informasinya yang patut diduga menyesatkan pemahaman ideologi bangsa.  

“Karena itu, saya menghimbau pihak sekolah maupun para orang tua dapat berpartisipasi untuk menyeleksi bahkan meneliti buku-buku pelajaran maupun buku-buku suplemen seperti UUD tersebut. Jangan sampai, generasi muda mendapatkan informasi yang keliru, apalagi menyangkut dasar negara atau ideologi kita,” katanya melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Humas, Jalatua Hasugian, Rabu sore (1/2/2017).   

Anthonya juga menghimbau agar seluruh toko buku di Kota Siantar untuk menariknya dari peredaran dan yang masih menyimpannya agar tidak lagi mengedarkan atau menyerahkannya kepada pihak berwajib. 

Isi halaman 5 buku yang menyebut ideologi negara sekuler sosialisme dan ada 4 agama di Indonesia. (foto: Humas Pemko)

“Pemilik toko buku juga kita minta untuk selektif menjual buku-buku yang berkaitan dengan ideologi negara. Bila menemukan buku yang kurang pas, segeralah berkoordinasi dengan pihak berwajib, sehingga buku tersebut tidak sampai beredar ke tengah masyarakat,” tandasnya.   

Sebagaimana diketahui, pada halaman 5 bagian paragraf pertama buku berwarna dasar merah setebal 93 halaman tersebut, dituliskan, “Sila Ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan sebuah bintang emas berkepala lima. Sila ini menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan Ideologi Sekuler Sosialisme”.

“Jika kita membaca penjelasan Sila Pertama tersebut, sudah jelas isinya menyesatkan, karena ideologi negara kita tidak ada sekuler sosialisme. Soal agama, di Indonesia sekarang sudah ada 6 yang resmi diakui, bukan 4 seperti yang tertulis di buku itu. Hal ini merupakan bentuk kekeliruan informasi yang harus kita waspadai. Kita harus waspada dengan penyusupan-penyusupan informasi yang bisa mengganggu nasionalisme kita, apalagi dilakukan melalui penyebaran buku-buku yang dipelajari anak-anak sekolah,” ujar Pj Wali Kota.

Penulis: ndo. Editor: aan.