HETANEWS.COM

Serobot Lahan Masyarakat, Kobar Demo PT Padasa Enam Utama

Ratusan massa Kobar tidak diijinkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya, sehingga berorasi di pintu masuk Kantor PT Padasa Enam Utama. (foto : Heru Sihotang)

Asahan, hetanews.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Petani Koalisi Barisan Rakyat (Kobar) gelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Padasa Enam Utama di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan, Kamis (12/1/2017). Pasalnya pihak perusahaan diduga melakukan penyerebotan lahan milik masyarakat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Aksi ini digelar untuk memperjelas akan tuduhan PT Padasa yang menyatakan kelompok tani (poktan) melakukan penyerobatan lahan. Sebenarnya justru pihak Padasa lah yang melakukan penyerobotan,” kata Ketua Kelompok Dodi Riza Pohan.

Dodi menjelaskan, sesuai Surat Keputusan (SK) keputusan Gubsu Nomor .55/DA/VML/1/73 tanggal 6-05-1975 dimana didistribusikan kepada rakyat seluas 62 hektar lalu SK Kepala Agraria .II Asahan No.2281/1/1982 tertanggal 9-11-1982 kembali didistribusikan kepada rakyat seluas 42 hektar, dan telah digarap sejak tahun 1952. Tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik dan ini diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Lanjut Dodi, pihak PT Padasa melakukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai SK BPN RI No.23/HGU/BPN RI/2014 yang semula pada tahun 1980 seluas 954 hektar lalu menjadi 827,43 hektar di tahun 2014. “Sehingga ada pengurangan luas HGU sebanyak 153,67 hektar. Artinya itu berkurang, kok malah lahan kami yang diserobot dan digugat perusahaan,” tandasnya. 

Ketua Kobar Dodi Riza Pohan saat berorasi di depan pintu masuk PT Padasa Enam Utama. (foto: Heru Sihotang)

Kembali Dodi menjelaskan, sesuai surat penjelasan dari BPN Asahan No.574/300.6/IV/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang menjelaskan objek gugatan oleh PT Padasa kepada pemilik lahan seluruhnya tidak termasuk dalam lahan HGU perusahaan.

Dimana hal yang sama dijelaskan oleh BPN Asahan No.1035/600.14/VII/2014 tanggal 3 Juli yang menerangkan bahwasanya seluruh lahan yang terkait objek gugatan PT Padasa kepada pemilik lahan seluruhnya tidak termasuk dalam lahan yang diklaim masuk HGU.

Dodi menerangkan, dalam uraian peta bidang tanah tanggal 13 November 2012 nomor 43/07/2012 NIB 02.07.00.00.00099 diterbitkan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara yang menunjukan titik kordinat lahan petani yang digugat dan ingin dirampas oleh PT Padasa tidak termasuk dalam HGU perusahaan.

“Dengan uraian di atas dan penjelasannya, maka dapat dibuktikan dengan jelas dan tegas bahwa lahan lahan milik petani Kobar tidak termasuk dalam HGU PT Padasa,” tukas Dodi.

Untuk itu Dodi meminta pihak PT Padasa menghentikan upaya-upaya perampasan, juga intimidasi yang dilakukan kepada masyarakat yang telah mengantongi SHM.

Saat aksi berlangsung, nama Bidang Humas PT Padasa, Kamil disebut-sebut dalam orasi. Dodi mengatakan, Kamil sebagai orang yang mendatangi masyarakat agar menyerahkan lahan yang diluar HGU kepada PT Padasa dengan cara mendatangi satu per satu rumah warga yang memiliki lahan. Lalu mengklaim lahan tersebut milik PT Padasa, sehingga coba mengintimidasi dan meminta agar menyerahkan untuk diganti tanaman bukan tanah.

Perwakilan Kobar  menyampaikan aspirasinya di salah satu ruangan PT Padasa  dengan pengawalan ketat pihak Kepolisian yang dipimpin Kapolsek Simpang Empat. (foto: Heru Sihotang)

Namun hal itu dibantah Kamil saat dilakukan pertemuan yang dimediasi oleh pihak Kepolisian Polres Asahan melalui Polsek Simpang Empat. “Saya tidak ada mengklaim dan mengatakan agar mau menerima ganti rugi tanaman bukan tanah . Namun mengajak cara untuk penyelesaian yang baik,” kata Kamil.

Mendengar pernyataan itu, Sekretaris Kobar, Rizal sempat emosi. “Jangan kau bantah bahasa mu. Justru kau mengatakan ‘terima saja ganti rugi nanti kamu gigit jari kalau tidak menerima tawaran kami’,” ujar Rizal menirukan bahasa Kamil.

Rizal menuturkan, justru Kamil mendatangi satu per satu pemilik lahan yang diklaim masuk di wilayah HGU PT Padas. “Dia (Kamil) datang tampa surat resmi dari perusahaan. Saat ditanya, Kamil tidak bisa menunjukkan surat perintah ketika mendatangi warga yang mengaku sebagai utusan PT Padasa dan hanya mengatakan secara lisan. Kamil ini arogan orangnya,” ucap Rizal.

Sementara itu Manejer PT Padasa, Rudiyanto kepada hetanews menuturkan, persoalan ini akan disampaikan kepada pimpinan di pusat. “Saya dan pak Kamil ini hanya menjalankan tugas. Keputusan itu di tangan pimpinan pusat, bukan saya,” tukas Rudiyanto.

Dia juga berharap, dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin dan tetap taat pada hukum. “Biar lah hukum berbicara, namun perlu diketahui dalam kasus ini kita menggugat, bukan mereka (Kobar),” sebut Rudiyanto mengakhiri.

Penulis: heru. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!