Simalungun, hetanews.com - Sepanjang tahun  2016, Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 2,2 miliar dan telah disetor ke kas negara.

Penyelamatan uang negara dalam kasus korupsi dana sertifikasi dengan terdakwanya Asli Dakhi mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Simalungun dan kasus korupsi dana alat kesehatan (alkes) RSUD Perdagangan dengan terdakwanya Amrianto.

Ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun Irvan Paham PD Samosir didampingi Kasi Pidsus Rendra Y Pardede kepada wartawan di kantornya Kamis (12/1/2017).

Disebutkan, perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejari Simalungun tahun 2016 ada 5 kasus dan seluruhnya sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan

Kelima kasus korupsi tersebut adalah perkara korupsi dana sertifikasi asset Pemkab Simalungun dengan terdakwa Asli Dakhi, perkara korupsi pengadaan alkes RSUD Perdagangan dengan terdakwanya Amrianto dkk, kasus korupsi pajak retribusi hotel dengan terdakwa Ojahan Nainggolan mantan Camat Parapat bersama Mawardi mantan bendahara Dispenda Kabupaten Simalungun.

Selanjutnya kasus korupsi dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Simalungun Letty mantan bendahara KONI Simalungun dan kasus pemerasan (pungli) dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang melibatkan terdakwa Ronald Sitanggang mantan Camat Bosar Maligas dan P Sinaga mantan Pangulu Sei Torop.

Menurut Irvan, pihaknya kini sedang giat melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) tahun 2013-2014 berbiaya ratusan miliar rupiah yang saat ini masih tahap lid (penyelidikan). 

Untuk kasus bansos ini menurut Irvan, pihaknya telah memeriksa ratusan saksi yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran dana bansos tersebut.

Kemudian melanjutkan tunggakan pengusutan kasus dugaan korupsi dana PPh 21 yang tersangkanya sudah ditetapkan yakni Syahmidun Saragih mantan Ketua DPRD Simalungun.

Suatu hal yang sangat membanggakan menurut Kajari Irvan, Kejari Simalungun yang dipimpinnya itu ditetapkan terbaik se Sumatera Utara (Sumut) di bidang Penyerapan Anggaran dan Penyelesaian Perkara tahun 2016. 

Kini pihaknya juga sedang mempelajari  laporan masyarakat  terhadap salah seorang oknum Pangulu (Kades) terkait dugaan penyimpangan dana ADD (Anggaran Dana Desa) tahun 2016.

"Kami akan menindaklanjuti setiap laporan baik itu laporan dari masyarakat dan dari pihak manapun jika ada indikasi korupsi pasti diproses sesuai hukum," jelasnya.