HETANEWS.COM

Segera Diangkat Plt Isi Kekosongan Jabatan di Pemko Siantar

Plt Sekda, Reinward Simanjuntak. (foto : Tommy)

Siantar, hetanews.com - Saat ini terjadi sejumlah kekosongan jabatan di lingkungan Pemko Siantar pasca dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perwa) Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Siantar, Reinward Simanjuntak menyebutkan, akan segera mengangkat Plt Kepala Dinas (Kadis) khususnya menyangkut dengan keuangan dan pengelolaan sampah.

"Kita Plt kan sementara, misalnya pengelolaan keuangan yang menyangkut gaji dan sampah. Habis itu akan kita defenitifkan," kata Reinward, usai rapat paripurna DPRD Siantar, Kamis (5/1/2017).

Ditanya demisionernya seluruh pejabat akibat dari terbitnya Perwa dengan pelayanan publik, Reinward menyebutkan, dalam pasal 13 dari Perwa tersebut, pejabat sebelumnya tetap melakukan tugas-tugasnya.

"Bakal kita Plt kan dalam waktu dekat ini. Makanya dalam Perwa itu ada pasal 13 yang menyatakan tetap melakukan tugas-tugasnya, tetapi untuk menyangkut uang belum bisa. Demisioner dalam artian tidak bisa mengambil kebijakan strategis, ada yang disebut pelayanan dasar dan rutin. Hal-hal prinsipil yang menyangkut keuangan akan langsung diambil alih oleh Wali Kota," ucapnya.

Adanya anggapan menyebutkan, Perwa tidak dapat mengalahkan Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya yakni turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41, Reinward menyebutkan bahwa dengan terbitnya PP 18 maka PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan turunannya otomatis akan gugur dengan sendirinya.

"PP Nomor 41 Tahun 2007 sudah gugur dengan sendirinya oleh 'adik' nya yang namanya PP Nomor 18 Tahun 2016. Jadi karena gugur diisi lah dengan Perwa. Bukan Perwa nya mendesak Perda nya, salah itu," tukasnya. 

"Saya sudah pernah bilang bahwa menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini lah transisi paling sulit di pemerintahan, karena banyaknya regulasi yang berobah. Jadi jangan disikapi dengan kata lain, memang begini lah situasinya. Perda ini kan nantinya harus balik lagi. Katakan lah nanti perda akan keluar tanggal 14 atau 15 Januari, harus diekseminasi lagi ke Gubernur. Dalam waktu seminggu ini harus ada gajian, jadi untuk mengisinya dibutuhkan Perwa. Jangan harap untuk mengisi Perwa itu sebulan, seminggu atau tiga hari pun Perwa itu perlu, supaya bisa kita mengelola uang, untuk gaji dan sebagainya," tambah Reinward.

Dia juga menyarankan, agar Perwa itu jangan dianggap hanya untuk jabatan dan tak ada hal yang lain. Menurutnya, kalau tidak ada Perwa maka bagaimana mengangkat Bendahara.

"Kalau tidak ada Bendahara bagaimana mengeluarkan uang, walaupun hanya untuk meneken (tanda tangan) sekali cek untuk gaji pertama bulan Januari, bisa jadi seperti itu," jelasnya.
Mengenai anggapan yang menyebutkan, dengan terbitnya Perwa maka terjadi stagnasi di pemerintahan, Reinward menyebutkan, hal tersebut tidak benar. Sebab tujuan dari dibentuknya Perwa tersebut agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan di Pemko Siantar.

"Silahkan dibaca Perwa itu seperti apa. Perwa itu sudah dieksistensi Gubernur, berarti mereka menyalahkan Gubernur. Itu sudah diperiksa Gubernur, alasannya pun supaya tidak terjadi stagnasi, boleh jadinya memang ada kelemahan atau kekurangan di Perwa itu, tetapi istilahnya tak ada akar, rotan pun dan harus begitu prinsipnya. Mana lebih bagus akar atau rotan. Artinya mana lebih bagus Perda dari Perwa, Perda, siapa yang tidak tau itu, tetapi kita lebih menyelamatkan yang lebih penting," terangnya.

Terkait sejumlah oknum pejabat tidak mengikuti job fit atau uji kompetensi yang telah dilakukan apakah akan menjadi pertimbangan dari Pemko Siantar, sehingga akan ada susulan (job fit) oleh Pemko Siantar, Reinward menyatakan, kemungkinan hal itu terjadi.

"Why not (mengapa tidak).Itu kan warga negara dan  mungkin di hari lain. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sudah bekerja sebelum terbit peraturan itu. Kita sudah tentukan mana-mana yang harus dilelang dan di job fit kan. Kita juga sudah berikan laporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk nantinya yang memberikan penilaian apakah sudah sesuai," kata Reinward mengakhiri.

Penulis: tom. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan