HETANEWS.COM

Kejari Simalungun Tak Berwenang Selidiki Dugaan Pungli Mantan Camat Bosar Maligas

Simalungun, hetanews.com - Pada sidang kedua Selasa (13/12/2016)di Pengadilan Tipikor Medan, Penasehat Hukum Mariah SM Purba mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, atas terdakwa Ronal Sitanggang mantan Camat Bosar Maligas dan Polman Sinaga mantan Pangulu Sei Torop terkait kasus dugaan pungutan liar (pungli).

Melalui eksepsinya, Mariah menyebutkan, Kejari Simalungun tidak berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan atas perkara kedua kliennya tersebut.

Alasan penasehat hukum, penyerahan uang dan pembicaraan masalah surat-surat yang berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) ada di wilayah hukum Kota Siantar. Dan untuk itu yang berhak melakukan penyidikan dan penuntutan adalah Kejari Siantar bukan Kejari Simalungun.

Demikian keterangan Kasi Pidsus Kejari Simalungun melalui Tim JPU, Saud Benhard Damanik kepada wartawan, Rabu (14/12/2016) di ruang kerjanya. Untuk menanggapi keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum tersebut, tim jaksa akan mengajukan jawaban tertulis yang akan disampaikan dalam replik pada sidang Kamis (15/12/2016) mendatang di Pengadilan Tipikor Medan

Sebagaimana telah diberitakan, Kejari Simalungun telah melimpahkan berkas perkara mantan Camat Bosar Maligas Ronald Sitanggang ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (21/11/2016), dengan nomor register PDS-05/N.2.24/Ft.1/11/2016. Begitu juga dengan berkas perkara terdakwa Polman Sinaga dengan nomor register PDS-04/N.2.24/Ft.1/11/2016.

Perkara kedua terdakwa tersebut sudah disidangkan untuk  pertama kali pada Kamis (1/12/2016), dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU.

Tim JPU diketuai Rendra Y Pardede mendakwa kedua terdakwa dengan pasal 12 huruf e, f dan g Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dijelaskan,  tersangka sebagai aparatur negara melakukan pemerasan terhadap masyarakat ataupun pungli.    

Kedua tersangka diduga meminta bagian atas 17 hektar lahan dari saksi Susi Siringoringo yang akan membuat SKT seluas 108 hektar atau setidaknya 54 SKT di Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas .

Dalam pengurusan SKT yang seyogianya ditandatangani pangulu Sei Torop Polman Sinaga  telah meminta imbalan sebesar Rp 30 juta  

Uang tersebut diberikan kepada camat sebagai panjar pengurusan sebesar Rp 15 juta. Diduga selain uang panjar, oknum camat juga meminta bagian (memeras) atas lahan seluas 17 hektar.

Penulis: ay. Editor: aan.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan