Taput, hetanews.com - Ratusan masyarakat dari Serikat Tani dan Masyarakat Adat Tapanuli Utara datangi Kantor Bupati Tapanuli Utara (Taput) menuntut agar Bupati Nikson Nababan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Tanah Adat, Selasa (13/12/2016).

Dalam aksinya, ratusan massa didominasi kaum ibu yang mengenakan Ulos Batak mengungkapkan kekecewaan, karena kehadiran mereka hanya disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Taput, Edward Tampubolon.

"Kami tidak ingin berhadapan dengan polisi dan Satuan Polisi Pong Praja (Satpol PP). Kami ingin bertemu langsung dengan Bupati yang kami pilih yakni Nikson Nababan," sebut salah seorang warga, Juwita Manurung dalam orasinya.

Juwita menuturkan, pihaknya datang dari berbagai desa dan komunitas petani yang rela meninggalkan rumah mereka hanya untuk memperjuangkan hak sebagai kaum tani. Mereka berharap, aspirasi ini didengar langsung oleh Bupati.

"Visi misi Bupati yang menjadikan Taput sebagai lumbung pangan adalah sia-sia, karena tanah adat milik masyarakat diberikan untuk dikelola perusahaan yakni PT Toba Pulp Lestari (TPL)," paparnya, sembari menegaskan agar Pemkab Taput segera membuat Perda Tanah Adat.

Warga lainnya, Jaspayar Simanjuntak, dalam orasinya mengatakan, hanya segelintir masyarakat yang bekerja di sana, namun ribuan hektar tanah diberikan pada PT TPL untuk dikelola.

"Mana tanah yang mau kami kelola? Di mana kami menanam padi untuk mewujudkan visi misi Bupati, Taput sebagai lumbung pangan?," teriak Simanjuntak.

Selain permasalahan tanah adat, massa juga menuntut agar Pemkab Taput dalam hal ini RSUD Tarutung tidak diskrimatif pelayanannya terhadap pengguna Badan Penyelenggaaea Jaminan Sosial (BPJS).

Didampingi beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekda Edward Tampubolon dihadapan massa menjelaskan, pemerintah akan mencermati seluruh tuntutan masyarakat.

"Mari kita duduk bersama untuk memperjuangkan hak masyarakat adat ke Pemerintah Pusat, agar Menteri Kehutanan (Menhut) mau melepaskan tanah adat dari konsensi PT TPL," sebut Edward.

Terkait layanan BPJS, Edward menuturkan, akan menjadi koreksi bagi pihaknya. Dia juga menjelaskan, sampai saat ini sudah 15.000 orang penerima BPJS yang mereka tampung dalam Jamkesda.

"Harapan saya, masyarakat mendaftarkan diri (bagi yang belum) supaya diusulkan sebagai penerima Jamkesda," imbuh Kadis Kesehatan (Kadiskes) Jandri Nababan.

Sebelum melakukan aksi di Kantor Bupati, massa juga melakukan aksi dan tuntutan yang sama di gedung DPRD Taput.

Ketua DPRD Taput, Ottoniyer Simanjuntak bersama puluhan anggota dewan lainnya saat menerima massa, berjanji tuntutan masyarakat ini akan menjadi perhatian khusus pihak legislatif. Menurutnya, dewan akan bersinergis dengan pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.