HETANEWS

Dua Tahun Memimpin, Janji Nawacita Jokowi terkait HAM Tak Dijalankan

Ketua Setara Institute Hendardi (kanan).

Jakarta, hetanews.com - Selama dua tahun memimpin, janji-janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam nawacita terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai berjalan buruk. Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam hal untuk menghormati, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat.

Demikian pernyataan pers, Ketua Setara Institute Hendardi, menyambut Hari Hak Asasi Manusia Internasional yang jatuh pada Sabtu (10/12/2016). 

Hendardi mengatakan, dalam konteks nasional mestinya momentum ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengingatkan pemerintah selaku pemegang kewajiban (duty bearer) untuk menghormati, memajukan, dan memenuhi HAM di Indonesia. 

"Selama dua tahun memimpin, janji-janji dalam Nawacita terkait hak asasi manusia belum satu pun dijalankan oleh Jokowi," kata Hendardi di Jakarta, Jumat (9/12/2016). 

Menurut Hendardi, ada banyak kontradiksi dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi manusia. Pada forum internasional terbaru di Bali Democracy Forum misalnya, Jokowi membanggakan kemampuan negara dalam mengelola kemajemukan tapi fakta lapangan menunjukkan sebaliknya, bahwa pemerintah abai memajukan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

"Pemerintah nyaris tidak punya sikap dan roadmap bagaimana pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM akan dijalankan dan diintegrasikan dalam proses pembangunan negara," ujar Hendardi.

Sementara, sergahnya kemudian, janji untuk penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu tidak pernah memperoleh perhatian serius dari Jokowi, meski secara eksplisit telah disebutkan dalam Nawacita. 

Bahkan, sambung dia menjelaskan, ketika berbagai elemen mendorong penuntasan kasus 65 misalnya, Jokowi justru membiarkan kampanye negatif tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang sesungguhnya merupakan instrumen penundukkan untuk menggagalkan pemenuhan kewajiban negara dalam mengungkap, mengadili, dan memulihkan korban pelanggaran pada kasus 65, dan kasus pelanggaran HAM berat lainnya.  

"Pemerintah pusat justru miskin inisiatif dibanding dengan sejumlah kepala daerah yang visioner meniti jalan keadilan melalui prakarsa di tingkat lokal untuk memajukan hak asasi manusia," tukasnya.

Revisi UU ITE Rentan Dikriminalisasi 

Di sisi lain, Hendardi menyontohkan dalam bidang legislasi, pemerintah pun sama sikapnya. Meski giat melakukan deregulasi ekonomi tetapi pada saat yang bersamaan abai memastikan produk legislasi yang potensial merampas hak asasi manusia. 

Revisi UU ITE misalnya, menurut Hendardi, justru akan menjadikan warga rentan dikriminalisasi dan mengancam kebebasan berekspresi. 

Berikutnya, revisi UU Terorisme yang berencana mengakomodasi TNI sebagai aktor yang akan menangani penegakan hukum, juga rentan pelanggaran HAM. Sementara TNI dibiarkan menikmati privilege (keistimewaan) tidak diadili pada peradilan umum, meski anggota TNI melakukan tindak pidana umum. 

"Ini bentuk pelembagaan pelanggaran asas hak kesamaan di muka hukum (equality before the law). Padahal, janji merevisi UU Peradilan Militer juga tercantum dalam Nawacita," tegasnya.

Di tengah absennya pemerintah dalam pemajuan HAM, menurut Hendardi, komisi-komisi HAM justru mengalami delegitimasi dari publik sebagai instrumen pemajuan HAM. 

Ia mencontohkan Komnas HAM misalnya, selain gagal menjalankan Paris Principles yakni suatu prinsip pengelolaan lembaga HAM di setiap negara, yang diindikasikan dengan kegagalan mengelola akuntabilitas keuangan, juga terjebak pada agenda rutin yang hanya berujung pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan seremonial tanpa memberikan dampak yang presisi pada pemajuan HAM. 

Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru semakin menunjukkan konservatisme dalam perspektif dan pembelaannya pada hak-hak anak Indonesia. Populisme yang dipupuk melalui liputan media menjadi orientasi kerja KPAI, meski harus melakukan reviktimisasi pada anak yang menjadi korban. 

Menurut Hendardi, hanya Komnas Perempuan yang dengan keterbatasan mandatnya, masih tetap menjadi instrumen cukup efektif bagi advokasi dan pemajuan hak-hak perempuan. 

"Sejumlah terobosan dan intervensi legislasi yang kondusif bagi penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fokus yang efektif bagi Komnas Perempuan," ujarnya.

Pendek kata, singkatnya kemudian, secara umum pemerintahan saat ini tidak memiliki "belied" yang jelas tentang agenda hak asasi manusia dan belum menunjukkan keberpihakan politik pada pengungkapan kasus masa lalu, penanganan kasus masa kini, dan politik legislasi yang kondusif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa yang akan datang. 

Sedangkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang diklaim sebagai acuan pembangunan bidang HAM, hanyalah dokumen perencanaan sebagai dasar untuk memperoleh anggaran tanpa mampu melimpahkan keadilan bagi warga.

"Apalagi dengan aneka kegiatan seremonial rutin yang tidak berdampak nyata," tutup Hendardi.

Penulis: edo. Editor: aan.