HETANEWS.COM

Gelar Pelatihan Pengelolaan Administrasi, Bupati Ingatkan Kades

Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang (pegang mix) memberikan arahan. (foto : Heru Sihotang)

Asahan, hetanews.com - Kegiatan pelatihan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang harapkan agar pengurusan Recana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dapat disesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan Pusat, sehingga tidak terjerat tindak pidana korupsi.

Taufan Gama sebagai pemberi materi, mengharapkan kepada kepala desa (kades) dapat menyesuaikan RPJMD, sehingga tidak terjerat kriminal. “Bila tidak paham silahkan pertanyakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Asahan ,” ujar Taufan dalam kegiatan pelatihan yang bertempat di salah satu hotel di Kisaran, Jumat (9/12/2016).

Kembali orang nomor satu di Kabupaten Asahan ini mengharapkan, kiranya  memahami program 12 - 13 . “Program itu sesuai dengan misi saya di kedua kalinya. Tuntaskan  hingga program 12 desa yaitu inspratuktur diantaranya  jalan dan bangunan milik Pemkab Asahan  sedangkan program 13 desa peternakan dan pertanian.

“Saya tidak mau melaksanakan program ini tidak tuntas. Hingga apa yang saya harapkan dapat sesuai dengan amanah Presiden, di mana pekerjaan itu tidak boleh terputus-putus,” papar Taufan.

Dirinya mencontohkan ada perbaikan jalan di desa  ang belum terselesaikan sampai kejalan penghubung utama yaitu program jalan mantap. “Ini harus diselesaikan hingga menuju jalan utama dapat terselesaikan. Itu lah program tuntaskan yang menjadi visi dan misi saya di periode dua ini, begitu juga bidang peternakan dan pertanian,” ujar Taufan memberi penjelasan.

Sementara itu kegiatan yang berlansung 5 jam, Bupati Asahan juga  mengingatkan kepada kades yang baru dilantik maupun yang masih kades sampai saat ini . “Jangan nakal, di mana banyak penghasilan di desa tidak dilaporkan, sehingga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” ungkapnya.

Taufan memberikan contoh, ada temuan di  beberapa desa didapati kegiatan pengalian C oleh warga setempat, namun kades tidak melaporkan ke dinas, sehingga ini merugikan daerah.

Lahan perkebunan yang luasnya terlalu melebihi, namun dimiliki satu orang dengan meminjam nama warga. Lalu oknum itu memecah surat tanah agar pajak menjadi rendah dan bukan bersifat PT, sehingga menghambat penambahan PAD dan kita sayangkan oknum kades tidak melaporkan,”  paparnya.

Taufan menuturkan, hal ini terbukti di mana PAD a tahun lalu mencapai angka Rp 200 miliar, namun saat ini hanya Rp 120 miliar. Artinya ini membuktikan PAD bukan meningkat namun menurun untuk pemasukan pajak, begitu juga pengurusan ijin usaha yang dapat mendongkrak PAD.

Penulis: heru. Editor: aan.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!