HETANEWS.COM

Menurut Kejari Siantar, Disebut Pungli dalam Sekolah bila ada Pihak Tidak Setuju

Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar saat memberikan materi dalam sosialisasi Peraturan Presiden No 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Siantar, hetanews.com – Pengutipan dalam bentuk apapun didalam sebuah sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA/sederajat, apabila ada satupun pihak internal yang tidak setuju dilakukan pengutipan tetapi pihak sekolah tetap melakukan pengutipan, maka praktik pengutipan tersebut masuk kategori Pungutan Liar (Pungli).

Hal ini dikatakan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Siantar saat menggelar sosialisasi bersama pihak Polres Siantar. Kedua lembaga penegak hukum tersebut memberikan materi penjelasan tentang pungutan liar (pungli) dan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam sosialisasi Peraturan Presiden No 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Sosialisasi yang digagas oleh Forum Komunikasi Komite SMA/SMK Kota Siantar ini dilaksanakan di aula SMAN 4 Siantar, Jalan Pattimura, Rabu (9/12/2016). Tampak hadir, pihak Polres Siantar diwakili Kasat Binmas, AKP M Yusuf Surbakti bersama KBO Reskrim, Iptu Junjungan Simanjuntak dan didampingi beberapa personil Tipidkor.

Sementara itu, dari Kejari Siantar dihadiri oleh Kajari, M Masril, Kasi Intel, Jeferson Hutagaol, Kasi Pidum, Albert Pangaribuan, Kasi Pidsus, Herianto Siagian dan Jaksa Fungsional, Ana Lusiana. Sedangkan peserta yang hadir terdiri dari kepala sekolah dan komite sekolah baik dari jenjang SLB, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri maupun Swasta se Kota Siantar.

Dari pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dispenjar) Kota Siantar diwakili oleh Tolopan Doloksaribu selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen).

Pihak Kejari Siantar memberikan materi melalui Kasi Intel yang dilanjutkan Kasi Pidum dan kemudian Jaksa Ana. Kasi Intel, Jeferson Hutagaol saat memberikan materi menjelaskan bahwa mereka bersama Polres Siantar adalah masuk dalam tim pengawal, pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) Kota Siantar.

“Buat rekan-rekan kepala sekolah, jangan segan minta bantuan pendamping kepada kami. Karena kejaksaan ini adalah pengacara negara. Kami akan selalu siap mendampingi dan tanpa biaya. Pendampingan ini juga agar tidak ada keraguan maupun intimidasi kepada pihak sekolah dalam menjalankan kegiatan,” ujarnya.

Adapun maksud dan tujuan, dikatakannya bahwa hal tersebutuntuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga perlu dilaksanakan rencana dan pelaksanaan yang sungguh-sunguh.

Ditambahkan Kasi Pidum, Albert Pangaribuan, di dalam sekolah seperti penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan prosedur, hal itu bisa masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan bahwa adanya tim satgas saber pungli tersebut juga untuk membantu para penegak hukum.

“Bimbingan tes diluar sekolah, itu tidak termasuk pungli. Tapi kalau diadakan di sekolah dan ada misalnya satu atau beberapa guru yang mengarahkan untuk anak muridnya melakukan les dengan membayar serta guru tersebut mengambil keuntungan, mau berapapun itu diambil keuntungannya, itu termasuk dalam bentuk pungli,” kata Albert.

Sambungnya, untuk tindak pidana korupsi bisa dilakukan penyelidikan oleh pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian. Apabila ada bentuk pemerasan, itu masuk hukum pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian.

“Selanjutnya, orang bapak/ibu jangan langsung ketakutan apabila ada pihak yang ingin menanyakan masalah penggunaan anggaran kepada bapak/ibu. Kadang memang mereka bertanya melebihi pertanyaan dari penyidik. Kalau anggaran sesuai dengan sebenarnya, jangan takut. Kalau tertekan, bisa melapor ke pihak kepolisian,” tuturnya.

Dijelaskannya, bahwa adanya tim satgas saber pungli tersebut adalah kebijakan dari Presiden RI, Joko Widodo yang mana pihak Kejari Siantar akan terus mendukung kebijakan itu. Kebijakan Presiden tersebut juga bertujuan agar masyarakat tidak terbebani dengan membayar biaya yang mana biaya itu telah dianggarkan baik di APBN maupun APBD.

“Sudah dicontohkan tadi, les tidak didalam (dikelola) pihak sekolah, hal tersebut tidak termasuk pungli. Tapi misalnya ada begini, ada rencana jalan-jalan dan akan dilakukan pengutipan biaya dari anak murid, apabila ada 1,2, 3 orang ataupun lebih tidak terima tetapi tetap dilakukan pengutipan, hal tersebut sudah termasuk dalam kategori pungli. Begitu juga dengan pembelian LKS dan lain-lain,” tutupnya.

Penulis: ndo. Editor: ebp.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan