Simalungun, hetanews.com - J Situmorang, pelaksana kegiatan pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) di Kabupaten Simalungun menegaskan, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi dan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena jaringan Sutet.

Hal ini dikatakannya kepada awak media, Sabtu (26/11/2016) di Jalan Rajamin Purba, Kota Siantar. Menurutnya, proyek tersebut memang sempat mandek (berhenti). Namun sebelum mandek tepatnya sekitar tahun 2008 telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Mandek itu sempat karena ada masalah di peraturan. Kemudian pada tahun 2013, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Nomor 038 tentang teknis pembangunan Sutet dan apa yang menjadi hak kepada masyarakat. Hal ini karena tahun 2008 sampai 2012 ada tuntutan dari masyarakat tentang kompensasi,” ujarnya.

Setelah keluar putusan tersebut, masyarakat yang dilintasi kabel Sutet harus mendapat kompensasi ganti untung. Yang dikompensasi yakni tanah, bangunan dan pohon yang masuk ruang bebas artinya pohon itu bisa berpeluang bisa sampai ke kabel Sutet tersebut.

“Soal ijin, pemerintah telah membentuk Tim Pengawalan Pengamanan Percepatan Pembangunan (TP4) yang diantaranya TNI, Polri dan Kejaksaan. Jadi apabila ada dilihat TNI atau Kepolisian dalam pembangunan Sutet, itu bukan untuk menakuti masyarakat. Tapi karena memang itulah yang diatur pemerintah,” jelas Situmorang.

Lanjutnya, mereka telah melakukan kembali sosialisasi pada tahun 2015 dan 2016, bahkan 3 hari lalu juga telah dilakukan sosialisasi pada masyarakat. Hasilnya, masyarakat telah paham tentang peraturan dan masyarakat sangat kooperatif serta mendukung. Namun memang ada tiga orang masyarakat yang belum dilakukan pemberkasan yakni di jalur 205, 206, 207 dari Gardu Induk Simalungun Permai sampai Bona-Bona.

“Sampai saat ini sudah ada ratusan masyarakat yang telah kita berikan sosialisasi dan kompensasi. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di rumah pemerintah, tidak mendapatkan kompensasi. Kalau sistem penilaian kompensasi, ada lembaga independent diunjuk pemerintah yaitu KJPP," paparnya.

"Dan nilai yang kita berikan kompensasi tersebut bukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) melainkan berdasarkan nilai jual pasar. Berapa biaya kepada masyarakat yang dilintasi Sutet akan dibayar PLN ke masyarakat. Pembayaran tersebut tidak cash, melainkan PLN Pusat akan mentransfer biaya kompensasi kepada masyarakat itu sendiri,” tamba Situmorang.

Dikatakan Situmorang, telah banyak masyarakat menerima kompensasi yang menjadi haknya. Namun dirinya membenarkan ada tiga orang di jalur 205 sampai 207 yang meminta supaya KJPP melakukan survei kembali untuk naikkan tanah nilai tanah dan bangunan. Pihaknya memiliki bukti apabila ada yang mengklaim bahwa mereka tidak memberikan sosialisasi maupun kompensasi.

“Kita juga pernah memberikan undangan ke DPRD Simalungun, namun mereka (DPRD) tidak ada yang datang. Padahal yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Danrem, Dandim, Kapolres, Camat, Pangulu dan Tim Ahli. Saya jelaskan bahwa apapun yang dikompensasi tersebut seperti tanah, bangunan dan tanaman masih menjadi hak milik dari masyarakat,” tutup Situmorang.