HETANEWS

TRS dan Wesly Minta Panwaslih Batalkan Pilkada Susulan Siantar

TRS bersama pengurus Partai Golkar dan pendukungnya mendatangi kantor Panwaslih.

Siantar, hetanews.com - Rabu (16/11/2016) sekira pukul 15.00 WIB, dua pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Teddy Robinson Siahaan-Zainal Purba (TRS-Zainal) dan nomor urut 4 Wesly Silalahi-Sailanto (Westo) mengadu Ke Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Kota Siantar.

Ini karena menduga adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Susulan Kota Siantar, Rabu (16/11/2016).

Dalam mediasi bersama Panwaslih, TRS menyampaikam bahwa kemarin mereka telah menangkap salah seorang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Labusel membawa tas penuh dengan surat undangan memilih atau C6. Sebelumnya mereka juga telah menemukan warga R Nainggolan dan petugas PPS Binsar Saragih dari Kelurahan Siopat Suhu mengumpulkan C6.

"Puluhan ribu orang datang ke rumah Hulman Panwaslih bilang tidak ada apa-apa. Panwaslih adalah instansi tempat kami untuk mengadu dengan harapan pilkada berjalan dengan bijak, kita bukan mau memaksakan kehendak tetapi kita minta bertanding dengan feer," ucap TRS.

TRS meminta agar Pilkada Susulan dibatalkan karena menurut mereka berjalan dengan tidak adil, yakni adanya indikasi money politik.

"Saya minta supaya ini ditindak lanjuti, pilkada sudah tidak fer dan ini massive harus kita lawan, ini akan menjadi problem nasional, saya minta tolong agar menggambil tindakan, saya minta pilkada dibatalkan," kata TRS.

Wesly Silalahi menyatakan hal senada. Parahnya kata Wesly, di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) suaranya dikatakan tidak sah oleh PPS. "Apa yang diceritakan pak Teddy persis dan sama itu, di Kecamatan Martoba di beberapa TPS suara saya itu tidak ada yang sah. Yang menyatakan suara saya itu tadinya sah. Namun datang PPS bernama Muhammad Abdul menyatakan semua tidak sah, dan ini ditulis oleh seorang polisi, apa fungsi KPPS?," tanya Wesly.

"Apa bisa PPS bisa mengatakan itu tidak sah secara langsung. Menurut saya, ini berencana dan sistematik, tidak mau kita lihat Siantar begini dan begini terus. Ke KPU pusat juga akan kami laporkan, supaya dihentikan dan dibatalkan suara saya tidak sah di Kelurahan Naga Pita dan Naga Pitu," ucapnya.

Ketua PDIP-P Siantar, Timbul Lingga juga mengatakan, kejadian tersebut telah direkam melalui video. "Ada penduduk ditukar di rumah petugas dan ada videonya sama kita," ucapnya.

Sementara Ketua Partai Golkar, Mangatas Silalahi juga menanyakan soal laporan mereka, kepada Panwaslih. "Kami ingin mempertanyakan apa yang sudah dilapor kemarin, bahwa diduga calon nomor dua mensabotase C6, dan tidak bertindak Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)," tandasnya.

"Kemarin ada keributan supaya menghalang C6 ini diambil, petugas datang akhirnya tidak terjadi keributan yang lebih luas. Ada suami istri sudah mengadu ke Panwaslih Siantar Utara, jika C6 nya baru diberikan jam 10 pagi. Harusnya yang memberikan ini petugas KPPS, tak boleh RT dan RW. Kami minta agar penyelesaian yang sangat luar biasa lah dari Panwaslih," kata Mangatas.

Ketua Panwaslih Siantar, Joshep Sihombing menyebutkan, mereka bekerja berdasarkan peraturan. "Panwaslih melakukan pekerjaannya dan kewenangan berdasarkan undang-undang, kami menerima semua aduan melalui prosedur yang berlaku. Kalau ada laporan harus ada TKP, dan lainnya,  silahkan daftarkan pengaduan, " sebutnya.

Hal ini sedikit membuat keributan dan suara teriakan dari pendukung, bahkan TRS. Namun hal itu dapat diredakan, karena Kepolisian berjaga-jaga disekitaran Kantor Panwaslih yang dipimpin langsung Kabag Ops Polresta Siantar Kompol Faidil. 

Penulis: tom. Editor: ebp.