Siantar, hetanews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Siantar, Mangasi Purba menepis anggapan bahwa pihaknya memerlukan payung hukum baru ataupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Susulan pada 16 November ini.

Hal ini dikatakan Mangasi dalam coffe morning UKM Samudera Pers dan Sastra Universitas Simalungun (USI) dengan tema 'Peran Jurnalis serta Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Siantar' di Auditorium Radjami Purba USI, Rabu (9/11/2016).

"Jadi, dalam Pilkada ini juga kami menepis anggapan perlu memakai payung hukum baru atau PKPU khusus," singkatnya.

Ia kemudian menganologikan ke sebuah pertandingan sepakbola. Bahwa dalam sepakbola apabila pertandingan tersebut sudah memasuki menit 70 dengan skor 3-0 tetapi dihentikan oleh wasit karena ada bencana atau masalah lainnya.

Maka pertandingan lanjutannya atas penundaan itu tidak dimulai dari menit awal ataupun dari skor 0-0. Melainkan, pertandingan dilanjutkan dengan menit tersisa dan skor tetap di 3-0.

"Itulah analogi kami. Tahapan Pilkada telah kami laksanakan dengan baik. Baik itu pencalonan maupun persoalan sengketa tetap diikuti. Ini kan pertandingan dihentikan karena sengketa (perintah pengadilan) sampai ada putusan akhir. Jadi tidak perlu peraturan khusus terkait pilkada susulan ini," jelas Mangasi.

Apabila dalam pelaksanaan Pilkada Susulan memakai payung hukum baru maupun PKPU khusus, itu sama saja tahapan dimulai dari awal. Ia menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi telah cukup menjadi dasar mereka melaksanakan Pilkada Susulan.

"Putusan MA sudah cukup sebagai dasar. Kemudian ada perintah dalam surat nomor 558 dari KPU RI untuk melanjutkan tahapan. Kami 'takut' dengan pimpinan yaitu perintah dari KPU RI," ucapnya.

Pada Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu, Mangasi menjelaskan bahwa pihaknya telah siap. Namun ada putusan untuk menunda Pilkada Siantar pada saat itu. Walaupun ada putusan itu, pihaknya masih sempat berdiskusi dengan KPU Sumatera Utara.

"Putusan itu kami terima jam 7 tapi baru jam 11 diumumkan. Ada 4 jam waktu kami berdiskusi dengan KPU Sumut bahwa sebetulnya kami siap melaksanakan Pilkada. Tapi ini perintah yang harus dilakukan," sebut Mangasi.