HETANEWS

Mantan Kepala BPN Simalungun Terpidana Kembalikan Kerugian Negara Rp 1,9 Miliar

Kasi Pidsus Kejari Simalungun Rendra Y Pardede. (foto : Ayu)

Simalungun, hetanew.com - Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simalungun  Asli Dakhi, terpidana kasus sertifikasi aset Pemkab Simalungun Rp 1,9 miliar telah mengembalikan seluruh kerugian negara. 

Sebelumnya terpidana mengembalikan Rp 1 miliar ketika ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan sisanya Rp 917.841.195 telah dikembalikan pada Jumat (28/10/2016) lalu.

Hal ini dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun Irvan Paham PD Samosir melalui Kasi Intel P Kertagama Sinaga, didampingi Kasi Pidsus Rendra Y Pardede kepada wartawan, Rabu (2/11/2016) di ruang kerjanya.

Pengembalian uang Rp 917.841.195 tersebut langsung dikirim keluarga terdakwa ke rekening No: 0113 01001686303 an RPL 005 Kejari Siantar-Simalungun. Dengan pengembalian uang tersebut, terhitung total kerugian Rp. 1,9 miliar lebih telah dikembalikan secara utuh oleh terpidana.

Ditambahkan Rendra, karena kerugian negara sudah dikembalikan maka terpidana tidak menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara (subsider), hanya hukuman pokok yakni 4 tahun penjara.

"Yang terpenting bagi jaksa adalah menyelamatkan kerugian negara, dan dalam hal ini kita sudah berhasil mengembalikan kerugian negara," kata Rendra.     

Sebelumnya di persidangan Tipikor, tim jaksa menuntut hukuman terhadap terdakwa Asli Dakhi selama 6 tahun penjara denda Rp 200 juta, jika tidak dibayar diganti hukuman penjara 6 bulan.

Selain itu terdakwa juga harus membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp 917.841.196, jika tidak dibayar dalam tempo satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Namun majelis hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 200 juta subsider 2 bulan. Membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp 917.841.196, jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Asli Dakhi telah terbukti  melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Selaku mantan Kepala BPN saat itu mendapat proyek pengadaan sertifikat berupa 1410 bidang tanah aset Pemkab Simalungun dan mendapat dana hibah untuk itu melalui APBD Simalungun tahun 2014. 

Lalu Asli Dakhi membentuk panitia yang ternyata "bodong", karena setelah diteliti susunan panitia tidak sesuai dengan ketentuan. Ia telah memasukkan orang-orang yang bukan pegawai di kantor BPN Simalungun dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada bulan Mei 2015 dana belanja hibah dari Pemkab Simalungun Rp 2 miliar ternyata terkirim ke rekening pribadi milik Asli Dakhi bukan ke rekening panitia.

Hasilnya dari 1410 sertifikat, terdakwa hanya menerbitkan 5 sertifikat lalu ia pindah tugas ke Palangkaraya dan jabatannya digantikan oleh Ismet Sofiansyah, kemudian menerbitkan 6 sertifikat sehingga berjumlah 11 sertifikat dengan biaya sekitar Rp 60 juta.

Penulis: ay. Editor: aan.