Jakarta, hetanews.com - Hingga saat ini belum ada kepastian dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan surat terkait payung hukum dalam menggunakan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Susulan Siantar pada 16 November 2016 mendatang.

Menurut sumber yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/10/2016), jika Mendagri Tjahjo Kumolo tidak akan mengeluarkan surat apapun sebagai payung hukum penggunaan anggaran Pilkada Siantar.

“Mendagri tak keluarkan surat apapun sebagai payung hukum menggunakan anggaran Pilkada Susulan yang sebelumnya telah ditampung di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016,” papar sumber.

Menurut sumber, jika Mendagri menyerahkan hal itu pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Pemko Siantar. Lanjut sumber, keengganan Mendagri mengeluarkan payung hukum itu karena ada asumsi jika Pilkada Siantar cacat hukum

Hal ini memunculkan pertanyaaan apakah Penjabat (Pj) Wali Kota yang baru, Antony Siahaan yang baru dilantik Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi, Senin (31/10/2016) berani menandatangani persetujuan penggunaaan anggaran pilkada tersebut.

Sumber ini pun menilai, Pilkada Siantar seharusnya kocok ulang, karena cacat hukum. Pasalnya tak ada memenuhi atau tidak ada peraturan yang mengesahkan (mendukung) pelaksanaaan Pilkasa Susulan.

Ini karena yang terjadi antara KPUD Siantar dengan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga (Surfenov-Parlin) bukan sengketa pilkada umum, namun peradilan umum biasa.